BRIEF.ID – Pembangunan pariwisata daerah tidak cukup hanya mengandalkan investasi besar, hotel mewah, wahana modern, atau fasilitas yang menarik untuk berfoto. Kunci keberlanjutan justru terletak pada kemampuan daerah mengenali, mengembangkan, dan menjaga kekuatan yang telah dimilikinya, mulai dari alam, budaya, kuliner, sejarah, hingga masyarakat lokal.
Pandangan itu disampaikan Perry Tristianto, Dewan Pakar PHRI sekaligus Wakil Ketua DPD Apindo Jawa Barat, dikutip dari artikel opini berjudul “Kekuatan Daerah, Kunci Bangun Pariwisata Berkelanjutan” yang terbit di Investor Daily, Jumat (16/10/2026).
Perry menegaskan bahwa pembangunan destinasi wisata seharusnya tidak dimulai dengan pertanyaan tentang apa yang bisa dibangun, melainkan apa yang sudah dimiliki daerah dan siapa yang selama ini menjadi bagian dari ekosistemnya.
“Dalam praktiknya, banyak daerah berlomba-lomba membangun destinasi dengan konsep serupa. Ketika sebuah wahana atau tempat wisata populer, daerah lain cenderung mengikuti pola yang sama. Akibatnya, keunikan lokal berisiko tersisih oleh pembangunan yang lebih menonjolkan fasilitas daripada identitas daerah,” kata dia.
Padahal, lanjutnya, fasilitas dan teknologi dapat ditiru atau dibeli. Sebaliknya, karakter alam, kekayaan sejarah, cita rasa kuliner, tradisi, serta keramahan masyarakat merupakan modal yang tidak selalu dapat direplikasi di tempat lain.
Budaya dalam konteks pariwisata juga tidak terbatas pada tarian, pakaian adat, atau pertunjukan seni. Budaya mencakup keseluruhan karakter suatu tempat, termasuk sungai, gunung, perkebunan, makanan khas, produk lokal, sejarah, dan cara masyarakat menyambut pengunjung.
Karena itu, setiap daerah perlu mengembangkan destinasi berdasarkan kekhasannya sendiri. Kawasan yang memiliki sungai menarik dapat menjadikan sungai sebagai daya tarik utama.
“Daerah penghasil susu dapat mengembangkan pengalaman wisata berbasis produk peternakan dan olahannya. Sementara kawasan perkebunan teh dapat menjual suasana, udara sejuk, pemandangan, dan hamparan kehijauan sebagai bagian dari pengalaman wisata,” jelasnya.
Pasar Besar Bukan Jaminan
Disebutkan, besarnya pasar wisata domestik Indonesia menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pengelola destinasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada sekitar 1,2 miliar perjalanan wisatawan nusantara sepanjang 2025.
Angka itu menunjukkan besarnya potensi perjalanan dalam negeri. Namun, jumlah perjalanan yang tinggi tidak otomatis menjamin setiap destinasi mampu bertahan dan berkembang.
Persoalan mendasarnya adalah apakah destinasi menawarkan pengalaman yang benar-benar dibutuhkan wisatawan dan memiliki alasan kuat untuk dikunjungi kembali.
Ambisi menjadikan setiap daerah sebagai destinasi “kelas dunia” juga perlu diimbangi pemahaman terhadap karakter pasar. Tidak semua kawasan harus menyasar wisatawan premium atau membangun fasilitas berbiaya tinggi.
Bagi destinasi yang mengandalkan wisatawan kelas menengah dan menengah bawah, fasilitas bersih, harga terjangkau, akses mudah, parkir tertata, toilet layak, serta tempat makan yang sesuai dengan kebutuhan pengunjung dapat menjadi faktor penentu.
Dalam bisnis, pendekatan tersebut dikenal sebagai market fit, yakni kesesuaian produk dengan kebutuhan pasar. Prinsip yang sama perlu diterapkan dalam pariwisata agar investasi tidak berakhir menjadi fasilitas mahal yang gagal menjawab kebutuhan pengunjung.
Masyarakat Lokal Harus Jadi Pemain
Selain identitas daerah, keterlibatan masyarakat lokal menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan destinasi.
Masyarakat bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian dari pengalaman wisata sekaligus penggerak ekonomi di sekitar destinasi. Mereka terlibat dalam penyediaan makanan, penjualan produk lokal, pengelolaan parkir, kebersihan lingkungan, hingga pelayanan kepada wisatawan.
Pengembangan destinasi di Lembang, Jawa Barat, menjadi salah satu contoh pendekatan yang menghubungkan usaha pariwisata dengan potensi masyarakat, termasuk pedagang kecil, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, pengrajin, serta aparat setempat.
Namun, pelibatan masyarakat tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat berjualan. Pelaku UMKM juga membutuhkan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk, kemasan, penetapan harga, dan pemahaman terhadap kebutuhan konsumen.
Tanpa pembinaan yang memadai, produk lokal berpotensi sulit bersaing meskipun berada di kawasan wisata yang ramai. Karena itu, pengelola destinasi perlu mengambil peran dalam membangun ekosistem usaha yang memungkinkan masyarakat berkembang bersama destinasi.
Di sisi lain, ekspansi usaha modern juga harus memperhitungkan keberadaan ekonomi lokal. Kehadiran restoran, kafe, atau gerai baru yang menawarkan produk serupa tanpa melibatkan pelaku usaha setempat berisiko mempersempit pasar pedagang kecil.
Kondisi tersebut menjadi paradoks yang harus dihindari: pariwisata dikembangkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat, tetapi pertumbuhannya justru mengancam sumber penghasilan warga.
Untuk mencegahnya, diperlukan koordinasi antara pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab menyediakan infrastruktur serta memastikan aturan dijalankan. Pengusaha perlu membangun kemitraan dan membina masyarakat sekitar, sedangkan masyarakat didorong menjadi bagian aktif dari ekosistem destinasi.
Sementara itu, pendekatan pariwisata berkelanjutan juga menuntut perubahan cara pandang terhadap investasi. Keberhasilan tidak semata-mata diukur dari luas bangunan, jumlah wahana, atau besarnya modal yang ditanamkan.
Pengalaman mengembangkan kawasan wisata di Ciater, Jawa Barat, memperlihatkan pentingnya mempertahankan daya tarik alami. Dari lahan sekitar 10 hektare, hanya sebagian kecil yang dibangun agar suasana, udara, pemandangan, dan kehijauan perkebunan teh tetap menjadi bagian utama produk wisata.
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa lahan yang tidak dipenuhi bangunan bukan berarti kehilangan nilai ekonomi. Justru ruang terbuka dan lanskap alami dapat menjadi daya tarik yang membedakan destinasi dari kawasan wisata lainnya.
Hal serupa terlihat dalam pengembangan The Great Asia Afrika di Bandung, yang mengangkat sejarah Bandung sebagai tempat berlangsungnya Konferensi Asia Afrika menjadi bagian dari pengalaman pengunjung.
Kedua contoh itu memperlihatkan bahwa daya tarik wisata dapat dibangun dari identitas dan karakter daerah, bukan semata-mata dari fasilitas fisik.
Pembangunan yang mengabaikan sumber daya utama destinasi berisiko menghilangkan alasan wisatawan datang. Ketika pepohonan ditebang, ruang hijau menyusut, atau karakter lingkungan berubah akibat pembangunan berlebihan, destinasi mungkin memperoleh lebih banyak bangunan, tetapi kehilangan nilai yang semula dijual kepada wisatawan.
Menjaga Alam, Merawat Ekosistem
Menurut Perry, Indonesia memiliki modal pariwisata yang besar melalui kekayaan alam, budaya, kuliner, sejarah, dan keragaman masyarakatnya. Tantangannya bukan hanya menciptakan objek wisata baru, tetapi memastikan pengembangan tidak merusak sumber daya yang menjadi fondasi daya tarik tersebut.
“Pariwisata berkelanjutan karena itu perlu dibangun di atas empat unsur yang saling berkaitan: pengalaman wisatawan, manfaat ekonomi bagi masyarakat, keberlanjutan usaha, dan kelestarian alam,” jelas Perry.
Wisatawan, lanjutnya, perlu memperoleh pengalaman yang membuat mereka ingin kembali. Masyarakat harus merasakan manfaat agar memiliki kepentingan menjaga destinasi. Pengusaha membutuhkan model bisnis yang sehat untuk mempertahankan usahanya, sementara alam harus tetap memiliki ruang untuk pulih dan berkembang.
Keempat unsur itu tidak dapat dipisahkan. Destinasi yang hanya mengejar jumlah pengunjung dan investasi, tanpa memperhatikan masyarakat serta lingkungan, berisiko kehilangan daya tarik dalam jangka panjang.
Karena itu, sebelum membangun hotel, wahana, restoran, atau kawasan komersial, pemerintah daerah dan pengelola perlu menjawab dua pertanyaan mendasar: apa kekuatan yang sudah dimiliki daerah dan siapa saja yang harus dilibatkan untuk menjaganya?
Dari jawaban tersebut, arah pembangunan dapat ditentukan dengan lebih tepat. Bukan sekadar menciptakan sesuatu yang baru, melainkan mengembangkan potensi yang sudah ada tanpa menghancurkan sumber nilainya.
Pada akhirnya, destinasi yang berkelanjutan bukanlah destinasi dengan bangunan terbanyak atau investasi termahal. Keberhasilan sesungguhnya terletak pada kemampuan menjaga alasan wisatawan untuk datang kembali, memastikan masyarakat ikut menikmati manfaat ekonomi, mempertahankan usaha agar terus berjalan, dan memberi alam ruang untuk bernapas. (nov)
