BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus diberantas sampai tuntas. Pemerintah Republik Indonesia (RI), kata Presiden Jokowi, terus mendorong pembahasan TPPO, terutama online scams pada penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN.
“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas, dari hulu sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” ujar Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (8/5/2023).
Kepala Negara menyatakan, pemberantasan TPPO penting dibahas di KTT ASEAN karena korban kejahatan ini merupakan rakyat ASEAN, termasuk sebagian besar warga negara Indonesia (WNI). KTT ASEAN kali ini, lanjutnya, akan menyepakati kerja sama dalam pemberantasan TPPO.
“Dalam KTT nanti akan diadopsi dokumen kerja sama penanggulangan perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi,” ungkapnya.
Presiden Jokowi juga menyampaikan sejumlah TPPO yang berhasil diungkap negara-negara ASEAN, salah satunya adalah pada 5 Mei 2023, di mana otoritas Filipina dan perwakilan negara-negara lainnya, termasuk Indonesia berhasil menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara.
Dari jumlah itu 143 orang di antaranya berasal dari Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah menyelamatkan 20 WNI korban TPPO di Myanmar.
“Baru-baru ini, pemerintah Indonesia telah menyelamatkan 20 WNI korban perdagangan manusia dari Myanmar. Ini betul-betul sesuatu yang tidak mudah, karena lokasinya berada di wilayah konflik,” kata Presiden Jokowi.
