BRIEF.ID – Penulis buku berjudul “Dilema Bansos” Yanu Endar Prasetyo mengungkapkan, ada 36 titik kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dari 13 November 2023 hingga awal Februari 2024.
Saat melakukan kunjungan kerja, Presiden Jokowi selain membagikan bantuan pangan (CBP beras 10 kg), juga menyalurkan Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan sembako, menyambangi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)- Kartu Indonesia Sehat (KIS), bagi-bagi sertifikat tanah, mendistribusikan Bantuan Tunai Langsung (BTL) pedagang pasar, dan BLT Puso untuk petani.
Yanu, yang juga bekerja sebagai peneliti di Pusat Riset Kependudukan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN), menilai kunjungan kerja Presiden dalam 3 bulan menjelang pencoblosan semacam ‘paket lengkap’ Bansos. Ia mengaku buku “Dilema Bansos,” yang diterbitkan Kompas Penerbit Buku, November 2023, kini ramai dibicarakan seiring isu politisasi bansos.
“Buku “Dilema Bansos” sebetulnya mencatat pembelajaran dari pandemi serta beragam bantuan sosial yang digulirkan oleh Pemerintah, objektifnya reformasi bansos,” kata Yanu saat ditemui di Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Rabu (21/2/2024).
Yanu mengungkapkan, 36 titik kunjungan kerja Presiden ini dapat diakses secara terbuka di laman resmi Presiden Republik Indonesia, https://www.presidenri.go.id.
Disebutkan, agenda Presiden sebelum penetapan paslon Pilpres 2024 biasanya cukup beragam.
“Tetapi, sejak 13 November 2023, setelah penetapan calon presiden dan calon wakil presiden sampai jelang pencoblosan, kunjungan kerja Presiden cenderung memiliki pola yang seragam, misalnya datang untuk membagikan Bansos, PIP, cadangan pangan (BLT Puso), BLT pedagang pasar dan sertifikat tanah,” lanjutnya.
Menurut Yanu, titik yang selalu didatangi Presiden Jokowi untuk membagikan bansos yaitu, Gudang Bulog, sekolah atau lembaga pendidikan, pasar dan ruang pertemuan (terbuka/tertutup) berskala cukup besar seperti lapangan atau kantor kecamatan.
“Ini kan beberapa titik yang sempat dipermasalahkan oleh TPN karena dianggap mengikuti agenda Capres 03. Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Itu baru kunjungan kerja Pak Jokowi, belum kunjungan menteri lainnya yang juga ikut bagi-bagi bansos,” lanjut Yanu yang meraih gelar PhD bidang Sosiologi Pedesaan dari University of Missouri-Columbia, AS.
Yanu mengatakan, cukup sulit untuk membuktikan bahwa telah terjadi politisasi bansos. Namun, ia menegaskan, bahwa tak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk melihat indikasi itu.
Sejak November 2023, tercatat sejumlah Bantuan Langsung Tunai dirapel. Dengan penyaluran bansos BLT sebesar Rp 200 ribu per bulan, setiap keluarga penerima manfaat (KPM) akan menerima total Rp 600 ribu selama tiga bulan hingga bulan Maret 2024.
Dengan jumlah KPM sebanyak 18 juta kepala keluarga, maka total dana yang akan didistribusikan adalah Rp 10,8 triliun (18 juta KPM x Rp 600 ribu).
Meskipun total dana yang didistribusikan mencapai Rp 10,8 triliun, namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran yang disiapkan dari APBN untuk bansos BLT adalah sebesar Rp 11,25 triliun.
