BRIEF.ID – Pemerintah Indonesia harus waspada dan jangan menganggp remeh penilaian lembaga pemeringkat Moody’s. Pasalnya, penilaian Moody’s ternyata lebih berbahaya dampaknya dibandingkan Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Pernyataan itu, disampaikan pengamat dan praktisi pasar keuangan, Dipo Satria Ramli, dalam podcast “Ngobrol Ekonomi bertajuk “Moody’s turunkan rating outlook Indonesia, tahu apa Moody’s?”, di saluran YouTube Awali Rizky, dikutip Kamis (12/2/2026).
Dipo menjelaskan, Moody’s merupakan lembaga pemeringkat kredit global, yang terpercaya dalam memberikan peringkat efek surat utang, baik yang diterbitkan negara, perusahaan maupun institusis.
Lembaga pemeringkat yang berbasis di Amerika Serikat (AS) ini, menilai kemampuan negara, perusahaan, maupun institusi dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang. Hasil penilaian berupa credit rating atau peringkat kredit yang dikenal sebagai Moody’s Ratings.
Penilaian Moody’s sangat penting, karena tugas mereka menganalisa risiko gagal pembayaran dari suatu negara atau perusahaan atas surat utang atau obligasi yang diterbitkan.
Dengan demikian, penilaian Moody’s ini dipercaya atau menjadi acuan investor di pasar surat utang, yang sifatnya lebih fundamental, dan long term (jangka pandang), dibandingkan saham yang mudah digoreng kalau ada bandar.
“Investor di pasar surat utang itu berbeda dengan investor di bursa saham, karena cenderung tidak suka dengan risiko cash flow atau gagal bayar, risiko fiskal, risiko regulasi, hingga risiko industri,” kata Dipo.
Dia menjelaskan, pembeli surat utang atau obligasi umumnya adalah investor institusi atau fund manager besar, dibandingkan ritel. Mereka mempercayakan modalnya diinvestasikan pada surat utang yang diterbitkan suatu negara atau swasta dengan investment grade (layak investasi) berdasarkan peringkat Moody’s.
Jadi ketika Moody’s menurunkan rating outlook Indonesia, itu menunjukkan bahwa Moody’s menganggap ada risiko kemampuan negara Indonesia dalam membayar kewajiban utang di masa depan.
Sederhananya, Moody’s menilai pemerintah Indonesia belum bermasalah dalam membayar kewajiban utang sekarang, tapi di masa depan kemungkinan besar akan terjadi.
Untuk membuat penilaian tersebut, lanjut Dipo, Moody’s punya check list panjang, yang bukan hanya terkait indikator ekonomi, seperti Produk Domestik Bruto (PDB), dan inflasi, tetapi juga kondisi fiskal, hingga tata kelola dan kebijakan pemerintah.
Dalam catatannya, Moody’s justru menyoroti soal tata kelola dan kebijakan pemerintah terkait keuangan negara, sehubungan dengan defisit anggaran yang melebar.
Moody’s menyampaikan, kalau ada reformasi kebijakan terutama terkait fiskal dan pajak, maka kemungkinan rating Indonesia akan tetap dipertahankan di Baa2.
“Tapi kalau terjadi defisit fiskal seperti Tahun 2025, maka kemungkinan rating Indonesia akan turun,” ujar Dipo.
Moody’s juga konsen pada arus modal keluar atau capital outflow dari Indonesia, seberapa cepat masuk dan keluarnya modal asing harus diperhatikan betul oleh pemerintah.
Menariknya, Moody’s juga menyoroti Danantara untuk dana kelolaan yang besar, tapi belum jelas tata kelolanya, ke proyek-proyek produktif atau malah ke proyek yang menghabiskan anggaran.
“Nah investor asing itu sangat sensitif soal regulasi atau kebijakan pemerintah, mereka cenderung tidak suka dengan peraturan yang berubah-ubah, atau bahkan yang memunculkan instabilitas atau risiko,” ungkap Dipo.
Dengan Moody’s menurunkan outlook kredit Indonesia, itu menunjukkan investasi di Indonesia masih layak, tapi mudah goyang di masa depan, akibat lemahnya tata kelola dan cara pemerintah membuat kebijakan yang mudah berubah atau tidak dapat diprediksi.
Moody’s memang tidak menurunkan rating Indonesia, jadi tetap di Baa, tapi karena outlook kredit Indonesia diturunkan, artinya ke depan risikonya meningkat.
Itu berarti, harga surat utang yang diterbitkan pemerintah Indonesia akan tinggi, dengan demikian imbal hasil (yield) juga naik, artinya ada kemungkinan berbagai obligasi di Indonesia akan semakin mahal, karena risikonya tinggi.
Imbasnya kalau Surat Utang Negara harganya naik, maka kredit perbankan juga akan naik, industri lainnya akan mengikuti, seperti harga properti sampai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Jadi penilaian Moody’s ini jangan dianggap enteng. Outlook kredit Indonesia diturunkan dari stabil ke negatif, artinya kemungkinan rating kredit ke depan akan turun, tapi Moody’s kasih peringatan dulu atau lampu kuning bagi Indonesia,” tutur Dipo.
Sumber Modal
Dia mengungkapkan, jika dibandingkan antara penilaian Moody’s dan MSCI mana yang dampaknya lebih berbahaya, maka yang harus diwaspadai pemerintah adalah penilaian Moody’s.
Seperti diketahui, saat MSCI membekukan indeks Indonesia karena menilai kepemilikan saham tidak transparan, hal itu memang memicu capital outflow dalam jumlah besar.
Meski demikian dalam seminggu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa balik menguat dengan cepat, karena begitulah pasar saham, capital outflow bisa cepat masuk bisa cepat keluar.
“Tapi hal ini tidak berlaku di pasar surat utang. Kalau investor sudah cut off, atau memutuskan tidak membeli surat utang yang diterbitkan atau bahkan dilelang, ini lebih bahaya, karena sumber modal jangka panjang menipis,” kata Dipo.
Ketika sumber modal dari penerbitan atau lelang Surat Utang Negara (SUN) menipis, sementara pendapatan pajak juga berkurang, potensi defisit fiskal melebar sangat tinggi, hal ini lah yang menjadi konsen investor.
Selain itu, mudahnya intervensi pemerintah ke pasar keuangan, bahkan bank sentral, juga perubahan kebijakan, serta komentar-komentar pejabat negara yang terkesan menggampangkan juga menjadi catatan Moody’s.
“Sebab yang sedang disoroti dan menjadi peringatan Moody’s ini adalah tata kelola dan kebijakan yang tidak mudah diprediksi, justru kalau Moody’s pakai soal strategi ekonomi dan fundamental ekonomi maka rating kredit kita bisa langsung turun,” ungkap Dipa.
Dia menegaskan, sebagai lembaga independen, Moody’s tidak pernah mengada-ada dalam membuat penilaian, konsennya valid, dan peringatannya sopan.
Dibandingkan MSCI yang memberi peringatan keras, penilaian Moody’s justru memberi ruang bagi pemerintah Indonesia untuk berubah, dalam hal tata kelola dan kebijakan, khususnya terkait keuangan.
“Jadi isi peringatan Moody’s itu yang harus diperhatikan, jangan malah dianggap enteng, sebab penilaian Moody’s lebih berbahaya dibandingkan MSCI, karena terkait risiko kredit, dan risiko pasar surat utang yang sifatnya investasi jangka panjang,” ujar Dipa.
Menyikapi penilaian Moody’s, Dipa menyarankan pemerintah harus menunjukkan niat sungguh-sungguh untuk mengatasi potensi risiko kredit.
Anggaran MBG
Hal itu, antara lain dengan membuat kebijakan yang dapat mengurangi defisit fiskal. Salah satunya dengan memotong anggaran Makan Bergisi Gratis (MBG), yang selama dua tahun terakhir menghabiskan anggaran negara, namun tidak produktif.
“Saran saya anggaran MBG harus dipotong 50%. Langkah ini menunjukkan pemerintah menyadari ada risiko fiskal yang lebih mendesak diselesaikan. Jangan egois pertahankan anggaran MBG, yang membuat defisit fiskal melebar, karena kondisi ini sudah menjadi sorotan global,” tutur Dipa.
Selain itu, lanjutnya, pemerintah perlu melakukan reformasi ekonomi, terutama pada tata kelola dan kebijakan yang terarah, dan menempatkan key person yang profesional di bidangnya.
Penyebabnya, penilaian Moody’s juga terkait siapa yang duduk sebagai pembuat kebijakan, misalnya menteri perekonomian, menteri keuangan, Gubernur dan Deputi Bank Indonesia, Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, sampai direksi Bursa Efek Indonesia.
Posisi menteri di tim ekonomi yang lebih banyak diduduki orang partai dibandingkan profesional, menjadi konsen investor global, karena terkait dengan konflik kepentingan (conflict of interest).
Masuknya anggota keluarga Presiden Prabowo Subianto di Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI), pemilihan pengganti Dewan Komisioner OJK yang mundur, sudah menjadi perhatian investor global.
“Lalu soal Danantara masuk BEI dengan kepemilikan 25%, ini juga jangan gegabah, karena berpotensi konflik kepentingan negara, dan itu akan menjadi konsen dari investor global, sebab kemampuan tata kelola Danantara untuk anggaran yang besar pun masih dipertanyakan,” tutur Dipa.
Dia menambahkan, lebih mendesak pemerintah memperhatikan penilaian Moody’s daripada MSCI, sebab dalam 3 bulan lagi akan ada rating yang dikeluarkan S&P.
“Trading halt pasar saham itu wajar, dibandingkan rating negara kita yang turun. Jadi penilaian Moody;s itu lebih bahaya dibandingkan MSCI.
Setelah Moody’s akan menyusul penilaian S&P dalam 3 bulan lagi. Kalau pemerintah tidak segera mengambil kebijakan serius, maka hanya masalah waktu saja, kita akan menghadapi risiko yang diprediksi berbagai lembaga internasional,” tutur Dipo. (jea)
