BRIEF.ID – Wacana perpanjangan masa jabatan presiden ternyata sampai saat ini belum surut. Terakhir, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, pemimpin lembaga yang berwenang mengamandemen Undang Undang Dasar (UUD) 1945 mengusulkan adanya penundaan Pemilu.
Ada dua hal yang menjadi alasan Bambang Soesatyo. Pertama, tantangan bangsa pasca pandemi Covid-19 dan kepuasan publik atas kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tinggi.
Menurut pendiri Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saiful Mujani menyatakan, masyarakat yang puas atas kinerja kepemimpinan Presiden Jokowi menolak adanya perubahan masa jabatan presiden.
“Prosedur Pemilu, demokrasi, dan pembatasan kekuasaan, itu juga dipegang masyarakat. Itu artinya, kalau Pak Jokowi bagus kinerjanya, ya itu bagus memang. Tapi tidak berarti harus terus berkuasa,” kata Saiful dalam acara bedah politik bertajuk “Kinerja Presiden dan Penundaan Pemilu” yang disiarkan melalui kanal Youtube SMRC TV, Jumat (30/12/2022).
Ia menyatakan, beberapa bulan terakhir, para elite politik sudah berpikir tentang Pemilu 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah terbentuk dan bekerja. Partai-partai politik juga telah diverifikasi keberadaannya. Selain itu, KPU telah memutuskan partai politik apa mana saja yang lolos untuk menjadi peserta Pemilu 2024 serentak.
“SMRC memiliki data tentang tren tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi sejak tahun 2015. Tingkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Presiden Jokowi cenderung menguat. Bahkan, pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, tingkat kepuasan masyarakat rata-rata 70%,” jelas dia.
Lebih lanjut, kata Saiful, pada survei terakhir di bulan Desember 2022, tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintahan Presiden Jokowi mencapai 74,2%. Dikatakan bahwa tingkat kepuasan yang sangat tinggi ini mencerminkan approval rating yang baik.
“Ini peristiwa yang sangat penting bahwa Presiden Jokowi memiliki approval rating yang sangat tinggi,” kata dia.
