Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 132,2 Triliun

BRIEF.ID – Pemerintah menarik utang baru sebesar Rp 132,2 triliun hingga Mei 2024, turun 12,2% (year-on-year/yoy) di tengah perlambatan penerimaan negara.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah mampu menurunkan realisasi penarikan utang karena memanfaatkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya.

“Pembiayaan utang Mei bisa turun 12,2 persen pada saat penerimaan negara turun dan belanja naik karena kami juga menggunakan SAL tahun sebelumnya,” kata Menkeu pada konferensi pers APBN KiTa  di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Ia mengatakan, sejalan dengan itu, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto juga turun sebesar 2%, dengan realisasi nilai Rp 141,6 triliun hingga 31 Mei 2024. Sementara itu, pembiayaan non utang tercatat naik 49,2% menjadi Rp 47,6 triliun. Dengan demikian, total realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Mei 2024 mencapai Rp 84,6 triliun, turun tajam sebesar 28,7% yoy.

Menkeu menyatakan, pembiayaan anggaran berhasil ditekan berkat pengelolaan fiskal yang hati-hati sejak pandemi Covid-19 pada 2020  dan terus dilakukan secara konsisten pada masa pemulihan.

“Kami terus menjaga dan mengantisipasi adanya normalisasi seperti ini, dan ini terjadi, sehingga ini adalah dampak dari kehati-hatian kita menjaga APBN selama beberapa tahun terakhir yang dirasakan manfaatnya hari ini,” ujarnya.

Ia memastikan pengelolaan pembiayaan anggaran akan terus dilakukan secara prudent dan antisipatif agar bisa melindungi APBN, termasuk pada situasi tekanan penerimaan negara, kenaikan belanja negara, dan guncangan perekonomian global.

“Ini suatu langkah yang disebut manajemen fiskal yang sangat prudent dan antisipatif. Tentu untuk bisa melindungi SBN Indonesia agar tidak mengalami tekanan yang sifatnya besar dan tidak rasional. Ini adalah cara kita mengelola APBN secara hati-hati,” jelas Menkeu.

APBN pada Mei 2024 mengalami defisit sebesar 0,10% dengan nilai Rp 21,8 triliun. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.123,5 triliun atau melambat 7,1% dan belanja negara Rp 1.145,3 triliun atau tumbuh 14%.