BRIEF.ID – Pemerintah Pusat dan Daerah dianggap tidak serius menangani seluruh wilayah perbatasan Indonesia sehingga rentan diserobot oleh negara lain.
Anggota Komisi II DPR, Deddy Yevri Hanteru Sitorus mengemukakan bahwa masalah di wilayah perbatasan setiap tahun masih sama yaitu tidak adanya perencanaan, penganggaran, dan kebijakan yang rinci dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
“Persoalannya itu-itu saja. Negara belum serius mengurus perbatasan. Tidak ada perencanaan yang detail dan tidak ada penganggaran yang detail, dan tidak ada kebijakan yang detail,” tuturnya di Jakarta Kamis (27/11/2025).
Masalah lain yang berulang, menurut Deddy adalah tidak ada infrastruktur memadai, lalu dukungan kesehatan ekonomi serta pendidikan di wilayah perbatasan Indonesia.
“Seluruh persoalan itu muncul hampir di seluruh kawasan perbatasan Indonesia,” katanya.
Maka dari itu, Deddy mendesak Kemendagri melalui Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) untuk mensinergikan kementerian-kementerian terkait demi merumuskan strategi pembangunan perbatasan yang tepat dan komprehensif.
“BNPP harus menjadi motor sinergi semua kementerian terkait untuk memikirkan strategi yang benar dalam membangun perbatasan. Tapi keberhasilan itu hanya terjadi kalau daerah juga aktif,” ujarnya.
Politisi PDI-P tersebut juga berpandangan bahwa Pemerintah Provinsi memiliki peran penting dalam mengorganisasi para kepala daerah agar dapat bekerja bersama untuk membangun kawasan perbatasan masing-masing.
Menurutnya, pembangunan tidak mungkin hanya mengandalkan pusat, namun juga tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada daerah.
“Ini harus ada kolaborasi. Provinsi harus menggerakkan kabupaten/kotanya. Tidak bisa hanya berharap dari pusat saja atau daerah saja. Semua harus sinergi,” tutur Deddy.
Deddy juga menekankan pentingnya pembangunan perbatasan sebagai satu kesatuan ekosistem, bukan sekadar pembangunan fisik Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Menurutnya, negara harus mampu menunjukkan kepada dunia perbatasan adalah beranda depan Indonesia.
“Membangun PLBN itu tidak cukup hanya fisiknya. Kita harus membangun ekosistem yang menunjukkan bahwa perbatasan benar-benar berperan sebagai beranda depan negara,” katanya.
Dia membeberkan beberapa masalah di perbatasan itu ada di Sambas, Sintang dan Papua serta beberapa perbatasan lainnya.
Deddy berharap persoalan pembangunan perbatasan ini bisa ditindaklanjuti Presiden Prabowo Subianto. Namun ia menekankan bahwa hal itu harus diawali oleh inisiatif daerah untuk menentukan kebutuhan dan strategi pembangunan masing-masing wilayah.
“Harapan saya masalah ini sampai ke Presiden sehingga jadi kebijakan nasional. Tapi daerah juga harus punya inisiatif dulu, tahu apa yang dibutuhkan wilayahnya. Setelah itu ada sinergi antar kementerian seperti Kementerian Keuangan, Bappenas, PUPR, dan kementerian lain yang terlibat,” ujarnya. (ayb)
