BRIEF.ID – Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menganggarkan Rp1,8 triliun di Triwulan I 2026 untuk pemulihan provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, mengatakan anggaran tersebut akan dikucurkan dalam bentuk bantuan sosial (bansos) reguler bagi penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sembako (BPNT) di ketiga provinsi, yang dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor.
“Total anggaran Rp1,8 triliun disiapkan pada triwulan I 2026 untuk pemulihan Aceh, Sumut, dan Sumbar, yang saat ini dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana banjir,” kata Saifullah Yusuf, dalam keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Menurut dia, sasaran dari bansos senilai Rp1,8 triliun mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pemutakhiran Badan Pusat Statistik (BPS).
Penyaluran bansos reguler itu, dilakukan melalui dua jalur, yakni perbankan milik pemerintah yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.
“Penyaluran bantuan sosial reguler secara keseluruhan akan dimulai pada Februari 2026, sebagaimana target yang dipaparkan dalam rapat koordinasi lintas kementerian beberapa waktu lalu di Jakarta,” kata Saifullah.
Dia menjelaskan, besaran bantuan PKH bervariasi sesuai kategori penerima, meliputi anak usia sekolah, lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta anak usia “dini (Rp225.000 – Rp750.000).
Sedangkan BPNT diberikan senilai Rp200.000 per bulan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan demikian, bansos yang diterima bernilai total Rp600.000 untuk Januari, Februarti, dan Maret 2024.
Sementara itu besaran bantuan PKH bervariasi sesuai kategori penerima, meliputi anak usia sekolah, lanjut usia (lansia) di atas 60 tahun, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta anak usia dini senilai Rp225.000 – Rp750.000.
“Kami berharap penyaluran bansos tahap pertama ini dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran guna membantu memenuhi kebutuhan dasar KPM dalam menghadapi bulan puasa Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah,” tutur Saifullah. (jea)
