BRIEF.ID – Pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi 8+4+5 untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025-2026. Upaya ini dinilai dapat menyerap jutaan tenaga kerja baru, utamanya di sektor padat karya, informal, serta pedesaan.
Hal itu diungkapkan Chief Economist PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Andry Asmoro. Menurutnya, paket stimulus tersebut juga akan membentuk fondasi lebih kuat untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) ke depan.
“Kombinasi stimulus tunai, insentif pajak, dan program padat karya akan menyerap jutaan pekerja baru di sektor pedesaan, informal, dan padat karya,” ujar Asmo, sapaannya, sebagaimana keterangan resmi di Jakarta, Selasa (16/9), seperti dikutip Antara.
Seiring tambahan aliran dana langsung ke masyarakat, dia juga memproyeksikan akan berdampak terhadap daya beli yang terjaga, terutama di kalangan kelompok rentan dan sektor padat karya. Ia mengatakan, efeknya akan mampu menopang pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dalam jangka pendek, sekaligus menjaga sentimen positif di tengah ketidakpastian global.
“Insentif yang diperluas akan membantu menjaga daya beli rumah tangga dan mendukung sektor usaha padat karya tetap produktif,” kata Asmo.
Kemudian, lanjutnya, stimulus yang fokus pada sektor pedesaan dan perikanan akan memperluas basis produktivitas nasional. Dukungan terhadap sektor itu akan meningkatkan kapasitas produksi domestik, memperluas nilai tambah industri, serta memperkuat ketahanan pangan dan daya saing ekspor dalam jangka menengah.
“Ini bukan hanya soal mengurangi pengangguran, tetapi juga membangun fondasi kapasitas SDM dan memperkuat ketahanan pangan ke depan,” ujar Asmo.
Ia mengatakan agenda deregulasi dan digitalisasi tata ruang akan turut memperbaiki iklim usaha, menurunkan hambatan birokrasi, serta mempercepat realisasi investasi yang lebih besar ke sektor riil. Kendati demikian, Asmo tetap mengingatkan pentingnya menjaga ruang fiskal agar pemerintah memiliki amunisi saat menghadapi ketidakpastian perekonomian di tingkat global.
“Namun, outlook defisit diperkirakan tetap di bawah 3% PDB, sehingga risiko makro relatif terkendali,” lanjutnya.
Sebelumnya, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi 8+4+5 sebagai upaya untuk mendorong perekonomian nasional pada 2025 dan 2026. Pada sisa 2025, ada delapan program utama dengan total anggaran Rp16,23 triliun.
Di antaranya, program magang lulusan baru yang menargetkan 20.000 lulusan sarjana baru (fresh graduates) dengan uang saku Rp3,3 juta per bulan selama enam bulan. Lalu, perluasan PPh 21 DTP bagi 552.000 pekerja sektor pariwisata, dan bantuan pangan bagi 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Kemudian, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk 731.000 pekerja transportasi online. Juga program padat karya tunai bagi 609.000 orang selama September-Desember 2025.
Selanjutnya, mempercepat deregulasi PP 28/2025 untuk perizinan berusaha berbasis risiko (OSS) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) digital di 50 daerah. Pemerintah pun menggarap program perumahan Badan Penyelenggara Jaminan Soisial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) dengan relaksasi bunga Kredit Pemilikan Rumah/Apartemen (KPR/KPA).
Untuk DKI Jakarta, terdapat pilot project perkotaan senilai Rp2,7 triliun yang fokus pada peningkatan kualitas pemukiman dan dukungan ekonomi. Empat program berlanjut pada 2026, di antaranya perpanjangan pajak penghasilan (PPh) final UMKM 0,5% hingga 2029, insentif PPh 21 DTP untuk pekerja sektor pariwisata dan padat karya, serta perluasan diskon iuran BPJS untuk 9,96 juta pekerja informal seperti petani dan nelayan.
Lebih lanjut, pemerintah juga merilis lima paket kebijakan khusus penyerapan tenaga kerja. Di antaranya program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dengan target serapan 1,38 juta pekerja pada 2025.
Lalu, Kampung Nelayan Merah Putih dengan potensi 200.000 pekerjaan, revitalisasi tambak pantura (168.000 pekerja), modernisasi kapal nelayan (200.000 pekerjaan), serta replanting (penenaman kembali) 870 ribu hektare perkebunan.
Selain penciptaan kerja, stimulus diarahkan pada transformasi struktural di sektor perumahan, pangan, perikanan, dan perkebunan. Pemerintah menyiapkan plafon kredit perumahan senilai Rp117 triliun untuk 320.000 rumah, modernisasi 1.000 kapal perikanan senilai Rp48 triliun, serta pembangunan tambak udang terintegrasi 1.361 hektar. (lsw)
