BRIEF.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan laporan scam (penipuan keuangan dengan memanfaatkan data pribadi) di Indonesia tertinggi dibandingkan negara asia lainnya, seperti Singapura dan Hong Kong.
Hal itu, disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam acara “Launching Kampanye Nasional Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal” di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Menurut dia, jika di laporan scam di Singapura mencapai 140-150 per hari, di Indonesia jumlah laporan masyarakat soal scam yang masuk melalui Anti Scan Centre (IASC) mencapai 700-800 per hari.
“Laporan scam dari masyarakat di Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Singapura, Hong Kong dan Malaysia. Kalau di Singapura sekitar 140-150, di Indonesia itu 700-800 aduan setiap hari. Padahal ini belum semua masyarakat tau bagaimana mengadu,” kata Friderica yang akrab disapa Kiki.
Dia mengungkapkan, sejak November 2024 hingga 17 Agustus 2025, ada 225.281 laporan yang diterima IASC dengan jumlah rekening yang dilaporkan mencapai 359.733, dan ada 72.145 rekening yang diblokir selama periode tersebut.
Kiki menyampaikan, selama periode tersebut, total kerugian dana dari laporan scam tersebut mencapai Rp4,6 triliun, dan total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp349,3 miliar.
Menurut dia, penipuan keuangan secara online bukan masalah khas yang dialami Indonesia saja melainkan seluruh dunia. Meski demikian, dibandingkan negara-negara tetangga, laporan scam di Indonesia menjadi yang tertinggi.
Dana korban dilarikan oleh penipu secara multilayer dan beragam format, tidak hanya dipindahkan melalui rekening bank melainkan juga melalui platforme-commerce, dompet digital (e-walltet), hingga kripto.
“Oleh sebab itu, kami berharap asosiasi pedagang kripto dan pihak lainnya dapat berpartisipasi secara aktif untuk memberantas scam dan fraud di sektor jasa keuangan,” ujar Kiki.
Dia mengungkapkan, ketika seseorang lengah atau sedang tak awas, penipuan keuangan bisa terjadi pada siapapun terlepas dari tingkat pendidikan dan jabatannya.
Indeks literasi keuangan masih berada di bawah indeks inklusi keuangan, masing-masing sebesar 66,46% dan 80,51%. Meski secara keseluruhan masih baik, Frider mengatakan capaian ini masih harus terus ditingkatkan.
“Masyarakat kita sudah terpapar, sudah menggunakan digitalisasi, tetapi mereka secara digital financial literacy-nya masih belum cukup tinggi. Jadi itu yang harus terus kita dorong, supaya kita bagaimana membantu masyarakat yang sudah menggunakan keuangan digital, jangan sampai mereka menjadi korban,” ungkap Kiki.
Dia pun menyampaikan tingkat kecepatan laporan masyarakat menjadi penentu apakah dana masih bisa diselamatkan IASC atau tidak. Sayangnya, rata-rata masyarakat Indonesia melapor ke IASC setelah 12 jam sejak kejadian.
“Kalau di negara lain, saya mendapat angkanya itu sekitar 15 menit, ketika mereka menjadi korban, mereka sudah lapor. Makanya chance untuk dananya bisa dikejar itu sangat baik. Kalau di kita rata-rata sekitar 12 jam, bahkan ada yang uangnya hilang sampai sekarang mungkin tidak sadar,” tutur Kiki.
Ia pun mengajak seluruh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) untuk berkontribusi dan bekerja sama meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk pelindungan konsumen.
Selain itu, penting untuk menjadikan platform digital sebagai sarana edukasi dan pelayanan serta bekerja sama meningkatkan kepercayaan publik, karena para scamer juga semakin lama semakin canggih. (jea)
