BRIEF.ID – Negara-negara Eropa meyakini penguatan kehadiran NATO di kawasan Arktik dapat meyakinkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bahwa Washington tidak perlu “memiliki” Greenland demi alasan keamanan, demikian dilaporkan Politico, pada Jumat (8/1/2026).
Pada 3 Januari 2026, Presiden Trump mengatakan kepada majalah The Atlantic bahwa AS “mutlak” membutuhkan Greenland, dengan alasan pulau itu “dikepung kapal Rusia dan Tiongkok.”
Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen mendesak Presiden Trump agar menghentikan ancaman aneksasi terhadap Greenland, wilayah otonom, yang berada dalam Kerajaan Denmark.
Pada pertemuan tertutup para duta besar NATO di Brussel, Kamis (7/1/2026), negara-negara anggota sepakat perlunya memperkuat postur aliansi di kawasan Arktik, kata tiga diplomat NATO kepada Politico.
Para diplomat itu menambahkan bahwa negara-negara Eropa memandang pencarian kompromi dengan Trump sebagai opsi pertama dan yang paling diinginkan.
Secara khusus, pertemuan itu membahas berbagai opsi, termasuk pemanfaatan kemampuan intelijen untuk meningkatkan pemantauan wilayah, peningkatan belanja pertahanan Arktik, pengerahan lebih banyak peralatan militer, serta penambahan latihan militer di kawasan sekitar.
Salah satu sumber menyebut pertemuan yang dihadiri 32 utusan aliansi itu berlangsung dalam suasana “produktif” dan “konstruktif.”
Presiden Trump berulang kali menyatakan Greenland seharusnya menjadi bagian dari AS, dengan menyoroti nilai strategis pulau tersebut bagi keamanan nasional dan pertahanan “dunia bebas” dari Tiongkok dan Rusia. Mantan Perdana Menteri Greenland Mute Egede menegaskan pulau itu tidak dijual.
Pada 4 Januari 2026, Katie Miller, istri Wakil Kepala Staf Gedung Putih Stephen Miller, mengunggah gambar peta Greenland berwarna bendera AS di platform X dengan keterangan “SOON.”
Menanggapi unggahan itu, Duta Besar Denmark untuk AS Jesper Moller Sorensen mengatakan, Kopenhagen mengharapkan penghormatan terhadap keutuhan wilayah kerajaan.
PM Greenland Jens-Frederik Nielsen, menyebut gambar tersebut tidak sopan.
Pada Desember lalu, Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland. Landry kemudian menegaskan kembali tujuan Amerika Serikat untuk menjadikan pulau tersebut bagian dari wilayahnya.
Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengaku terkejut dan mengecam pernyataan Landry tersebut.
Frederiksen bersama Nielsen memperingatkan Amerika Serikat agar tidak melakukan pengambilalihan, seraya menuntut penghormatan atas keutuhan wilayah bersama Denmark dan Greenland.
Greenland merupakan koloni Denmark hingga 1953. Pulau terbesar di dunia itu tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark setelah memperoleh otonomi pada 2009, dengan kewenangan mengatur pemerintahan sendiri dan menentukan kebijakan domestik. (Ant/nov)
