BRIEF.ID – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mulai menyiapkan mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengatakan bahwa proses pergantian tersebut mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 yang mengamanatkan MPR memilih wakil presiden baru dalam waktu paling lambat 60 hari.
Dia menjelaskan bahwa pimpinan MPR telah menerima surat pengunduran diri Gibran secara langsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026). Surat tersebut menyatakan Gibran berhenti dari jabatan wakil presiden atas permintaan sendiri.
“Pak Wakil Presiden menyampaikan surat yang intinya adalah surat pengunduran diri beliau sebagai Wakil Presiden. Di sana ditegaskan bahwa beliau menyatakan berhenti atas permintaan sendiri,” tutur Hidayat dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (13/11).
Hidayat mengemukakan penerimaan surat tersebut menjadi titik awal proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong. Dia menegaskan pimpinan MPR tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk menerima atau menolak pengunduran diri seorang Wapres, sebagaimana mekanisme dalam hubungan kerja biasa.
“Dalam Undang-Undang Dasar memang tidak ada ketentuan bahwa pimpinan MPR menolak. Artinya, ketika yang bersangkutan menyatakan berhenti atas permintaan sendiri, ya sudah, berarti dilanjutkan saja ke Pasal 8 Ayat (2) itu,” katanya.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila wakil presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya dalam masa jabatan, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Pemilihan tersebut harus dilakukan paling lambat 60 hari sejak jabatan wakil presiden kosong.
Dengan demikian, proses pergantian Gibran tidak dapat dilakukan hanya melalui keputusan Presiden atau kesepakatan politik antarpartai. Mekanisme konstitusi menempatkan MPR sebagai lembaga yang berwenang memilih wakil presiden baru berdasarkan calon yang diajukan kepala negara.
Hidayat mengatakan pimpinan MPR telah membahas langkah awal untuk memastikan proses tersebut berjalan sesuai ketentuan. Rapat gabungan pimpinan MPR bersama pimpinan fraksi dan kelompok DPD dijadwalkan berlangsung pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB untuk membicarakan mekanisme tindak lanjut.
“Tadi rapat pimpinan MPR juga sudah berembuk terkait bagaimana mekanisme selanjutnya. Dalam rentang waktu 60 hari ini semuanya sudah harus selesai,” ujar Hidayat.
Batas waktu tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi MPR, mengingat proses pengisian jabatan wakil presiden melibatkan tahapan pengusulan calon oleh Presiden, pembahasan kelembagaan, hingga pelaksanaan sidang pemilihan. Kepastian jadwal dan prosedur menjadi penting agar kekosongan jabatan tidak berlarut-larut.
Di sisi lain, pengunduran diri Gibran berlangsung setelah polemik dokumen pendidikannya menjadi sorotan dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). MK sebelumnya menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau dokumen pendidikan yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat, meski tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden.
MA kemudian menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Rangkaian perkembangan hukum tersebut menjadi latar penting bagi keputusan Gibran mengundurkan diri, meskipun pengisian jabatan wakil presiden tetap harus mengikuti prosedur konstitusional tersendiri.
Hidayat berharap proses pergantian wakil presiden berlangsung tertib dan tidak menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ia menilai mekanisme konstitusional harus menjadi pedoman utama agar keputusan politik tidak mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
“Mudah-mudahan ini menghadirkan solusi yang terbaik bagi bangsa, bagi negara, dan juga bagi ketatanegaraan Indonesia,” tutup Hidayat. (ayb)
