BRIEF.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, keraguan lembaga pemeringkat Moody’s Investors Service (Moody’s) terhadap Indonesia akan sirna setelah menyaksikan kinerja perekonomian nasional.
Apalagi Moody’s tidak memiliki alasan kuat untuk menurunkan peringkat kredit Indonesia ke depannya. Moody’s mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2, satu tingkat di atas batas investment grade, dengan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.
Dalam laporannya, Moody’s menyampaikan pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, dan kualitas koordinasi antarkementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola pengelolaan perekonomian yang sedang berjalan. (nov)
Moody’s juga menyoroti pentingnya memperkuat basis penerimaan negara untuk mendukung belanja-belanja prioritas dan menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Walaupun ada program yang Moody’s ragukan, tapi ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Pelan-pelan nanti keraguan itu akan hilang,” kata Menkeu kepada wartawan di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Menkeu mengungkapkan, outlook negatif Moody’s terhadap Indonesia akan berbeda apabila penilaian dilakukan setelah diterbitkan hasil pertumbuhan ekonomi Kuartal IV-2025. Ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,39% (year-on-year/yoy) pada Kuartal IV-2025, menjadi yang tertinggi dibandingkan kuartal lain sepanjang 2025, meski di bawah target sebesar 5,45% (yoy).
Disebutkan, keraguan lembaga pemeringkat pada dasarnya terkait kemampuan negara membayar utang. Dalam konteks ini, Menkeu menjamin fiskal negara memadai untuk memenuhi kewajiban itu.
“Lembaga pemeringkat itu sebetulnya menilai apakah kita mampu bayar utang atau mau bayar utang. Dua-duanya kita penuhi, jadi harusnya nggak ada masalah. Ini saya pikir hanya yang agak pendek saja ya,” ujarnya.
Terkait kekhawatiran program pemerintah yang berpotensi membebankan fiskal, Purbaya menyatakan akan mengawal penyaluran anggaran sehingga serapan program berjalan optimal.
Terlebih, dia sudah mendapatkan persetujuan dari DPR untuk meninjau anggaran kementerian/lembaga (K/L) lain, yang berarti bendahara negara bisa lebih leluasa mengoreksi anggaran program.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kami pastikan berjalan tepat sasaran, efektif, dan efisien. Itu yang akan saya lihat nanti. Jangan sampai ada pemborosan yang tidak terkontrol di sana. Itu mungkin Moody’s juga khawatir di situ,” katanya.
Secara umum, lanjut dia, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bergerak ke arah yang benar, dengan defisit yang terkendali dan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih baik. Perbaikan itu pun dilakukan dengan biaya yang relatif minimum.
Menkeu tak khawatir soal potensi penurunan tingkat kredit Indonesia. Defisit APBN relatif terkendali dibandingkan negara sejawat. Perekonomian Indonesia juga diupayakan agar mencetak pertumbuhan lebih tinggi ke depan, dengan target mencapai sekitar 6 persen.
“Jadi, saya akan fokus memperbaiki fundamental ekonomi saja,” tuturnya. (nov)
