BRIEF.ID – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, ada potensi kerja sama antara Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dan New Development Bank (NDB), dalam pembangunan infrastruktur, investasi hijau, dan penguatan ekonomi negara berkembang.
“Bagaimana kontribusi NDB terhadap ekonomi dan pembangunan Indonesia sendiri. Kan kita juga punya Danantara, nanti bisa berkolaborasi dan lain-lain,” kata Menkeu usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto mengumumkan keputusan Pemerintah Indonesia bergabung dengan NDB di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (25/3/2025).
Menkeu menjelaskan, pemerintah telah mendiskusikan banyak pekerjaan teknis, termasuk dari syarat agar Indonesia masuk dalam keanggotaan NDB.
Pemerintah, lanjutnya, memutuskan bergabung dengan NDB, setelah Presiden NDB Dilma Vana Rousseff mengundang Indonesia untuk bergabung dalam keanggotaan NDB, mengingat Indonesia juga telah resmi menjadi anggota penuh BRICS pada awal tahun 2025.
BRICS merupakan aliansi blok ekonomi negara berkembang dengan keanggotaan yang terdiri atas Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS). Indonesia menjadi anggota baru setelah negara lainnya bergabung, seperti Iran, Arab Saudi, Persatuan Emirat Arab, Ethiopia, dan Mesir.
Menkeu mengungkapkan, Presiden Dilma berupaya menarik Indonesia sebagai anggota dengan kemungkinan kerja sama terkait pembangunan di Indonesia.
Danantara disebut-sebut dapat memanfaatkan dana NDB untuk membiayai proyek-proyek strategis, seperti energi terbarukan, transportasi, dan konektivitas digital. Danantara juga berpotensi menjadi mitra strategis dalam implementasi proyek hijau di Indonesia dan kawasan ASEAN.
Dengan NDB sebagai pemberi dana, Danantara dapat mengembangkan solusi berbasis teknologi untuk mendorong inklusi keuangan dan digitalisasi ekonomi. (nov)
