BRIEF.ID – Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD, mengaku sudah move on dari hiruk-pikuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu, diungkapkan Mahfud MD dalam acara Special Dialogue di Metro TV, yang ditayangkan pada Selasa (7/5/2024).
Mahfud menyampaikan, setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), yang memperkuat kemenangan Paslon 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, lebih mantap melakukan langkah-langkah yang telah dirancangnya pasca Pilpres 2024.
“Begitu ada keputusan MK, saya mulai kembali ke kampus mulai mengadakan pertemuan-pertemuan dengan kolega lama yang selama ini saya putus, kita mulai lagi saling kontak,” kata Mahfud.
Dia mengungkapkan, selama menjalani masa kampanye Pilpres 2024, lebih memilih mengambil jarak dengan para kolega karena memahami ada kecenderungan politik yang bisa diinterpretasikan macam-macam.
Apalagi lingkungan kampus merupakan komunitas intelektual yang harus tetap berdiri di atas kepentingan bangsa dan negara, meskipun memiliki kecenderungan politik tertentu.
Itu sebabnya, Mahfud memilih mengambil jarak dengan lingkungan kampus selama mengikuti kontestasi Pilpres 2024 karrna tidak ingin mempengaruhi dan mengganggu komunitas kampus.
“Misalnya selama masa kampanye saya tidak mau datang ke UGM, ke UB, ke Undip, kecuali diundang bersama kontestan lain gitu untuk dialog, karena saya tidak ingin mempengaruhi, saya tahu komunitas mereka harus tetap dijaga,” ujar Mahfud.
Sedangkan terhadap koleganya di lingkungan pejabat, Mahfud juga memilih menjaga jarak dengan tidak menghubungi saat dirinya melakukan kunjungan dalam rangka kampanye Pilpres 2024.
Selain tidak ingin merepotkan, Mahfud juga memahami posisi pejabat yang serba salah atau terjepit di tengah situasi Pilpres 2024 yang melibatkan anak presiden berkuasa.
“Setiap saya ke daerah yang beberapa pejabatnya baik Gubernur maupun Pangdam dari sraf Menkopolhukam, tim saya bilang mau beritahu merek tapi saya bilang enggak usah. Saya juga tidak minta ditemui karena kasihan situasinya engak bagus bagi mereka sebagai Pangdam sebagai pejabat Gubernur kalau ketemu saya meskipun waktu itu saya masih Menkopolhukam. Tapi sekarang saya sudah mulai kontak lagi, mereka juga lebih tenang karena kan tidak ada kontestasi Pilpres lagi,” ungkap Mahfud.
Standar Etik
Mengenai langkah politik ke depan, Mahfud mengatakan, memilih berada di lingkungan kampus dan gerakan civil society daripada bergabung di pemerintahan yang baru.
Hal itu bukan karena dia adalah cawapres paslon 3 yang kalah dalam kontestasi Pilpres 2024, melainkan lebih pada standat etik yang dipegang oleh Mahfud.
Menurut Mahfud, presiden terpilih memang memiliki hak prerogatof untuk memberi jabatan jabatan kepada siapapun termasuk lawan politiknya. Namun Mahfud menilai alangkah baik jika jabatan menteri di kabinet yang akan dibentuk Prabowo-Gibtan diberikan kepada orang-orang yang sudah mendukung mereka dalam Pilpres 2024.
“Menurut saya seharusnya orang yang mendukung dia, yang sudah punya keringat politik gitu, yang diberi jabatan. Itu standar etik yang saya pegang,” uar Mahfud.
Hal itu juga diterapkan Mahfud MD ketika ditawarkan posisi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memenangkan Pilpres 2014. Kala itu, Mahfud dihubungi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengisi posisi menteri di kabinet yang disusun Jokowi.
Mahfud menyampaikan kepada Luhut bahwa dia adalah Ketua Tim Pemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2014, sehingga tidak etis jika langsung bergabung ke kabinet Presiden Jokowi.
“Saya bilang gini, Pak Luhut, saya ini ketua tim pemenangan Pak Prabowo kalau saya tiba-tiba bergabung ke Pak Jokowi kan enggak bagus. Berikan saya kesempatan dulu untuk membuktikan bahwa saya mendukung Pak Jokowi, maka saya masuk ke BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) bersama Yudi Latif dan Ibu Megawati. Baru di periode ke-2 pemerintahan Presiden Jokowi saya masuk ke kabinet,” tutur Mahfud.
Dia mengungkapkan, konfigurasi politik terkait susunan kabinet Prabowo-Gibran memang masih berkembang, bahkan ada keinginan Prabowo untuk merangkul lawan politik. Meski demikian, Mahfud menegaskan akan tetap memegang standar etik dengan berada di luar pemerintahan. (Jeany Aipassa)
No Comments