BRIEF.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengingatkan, masyarakat agar tidak mencoblos Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres), hanya karena kesengsem diberi bantuan sosial (Bansos) berupa beras sebanyak 10 kilogram (kg).
Megawati menyampaikan hal itu saat berorasi, pada Hajatan Rakyat Solo di Benteng Vastenburg, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu (10/2/2024).
Hajatan Rakyat Solo adalah bagian dari rangkaian penutupan kampanye Pilpres 2024, yang akan berakhir di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (10/2/2024) sore.
Didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, putri Proklamator RI Soekarno itu mengingatkan, bahwa beras Bansos yang dibagikan gratis itu dananya berasal dari APBN.
Di tengah harga beras yang naik, katanya, rakyat wajar mempertanyakan sumber dana Bansos yang dibagikan. Dia mengajak massa untuk memikirkan sumber dana dan jumlah dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pengadaan Bansos, dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 270 juta orang.
“Jumlah penduduk Indonesia 270 juta jiwa, kalau setiap orang dapat 10 kg. Apakah ini gula-gula? Hanya karena kalian kesengsem. Persoalannya harga berapa? Sekarang mengeluh harga beras naik, kok ada orang bisa bagi-bagi begitu. Uangnya itu dari mana? Dari mana? Dari APBN,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu, Megawati secara khusus mengajak rakyat Solo Raya memilih pemimpin yang mengayomi, bukan mengintimidasi rakyat dan dan membuat kecurangan.
“Padahal, Pemilu hanya proses untuk mencari pemimpin yang benar, siapa itu?” teriak Megawati.
“Ganjar Mahfud,” jawab massa.
“Benar nih, kalau bohong sama Ibu, bagaimana? Sebuah janji artinya kamu juga berjanji kepada Allah karena kita sudah diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang terbaik supaya Indonesia makin baik,” katanya.
Hajatan Rakyat Solo dihadiri Ketua Umum Partai Hanura Osman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani, Dewan Penasihat TPN Ganjar-Mahfud Yenny Wahid, Ketua Bappilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Uno, dan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy.
