BRIEF.ID – Menko Polhukam sekaligus bakal calon wakil presiden (Bacawapres) Mahfud Md menegaskan akan memastikan netralitas aparat negara dalam Pemilu 2024. Pemerintah akan memperhatikan secara ketat untuk mengantisipasi aparat negara yang tidak netral.
“Hal ini harus lebih diperhatikan betul-betul,” kata Mahfud di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (22/10/2023).
Sebelumnya, saat memberikan arahan kepada seluruh pejabat utama dan pegawai kementeriannya, Mahfud meminta aparat negara tetap netral dan tidak terlibat politik praktis.
Pesan ini Mahfud sampaikan saat memberi arahan dalam apel pada Jumat pagi, 20 Oktober 2023, tepat satu hari setelah ia mendaftar sebagai bakal calon wakil presiden (cawapres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD didukung partai koalisi PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).
“Tidak usah ikut-ikut urusan politik. Tidak usah mendukung atau tidak mendukung saya. Itu urusan pribadi saudara dan keluarga saudara di rumah,” kata Mahfud.
Ia juga menekankan kementeriannya dilarang menggunakan fasilitas untuk memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain. Mahfud Md menegaskan, urusan pencalonan adalah tanggung jawab pribadinya, bukan sebagai pejabat.
“Oleh sebab itu, tugas-tugas yang selama ini saudara lakukan sudah dengan baik, itu diteruskan. Harus netral. Ini juga akan saya sampaikan kepada semua aparat dan instansi pemerintah, agar pemilu berjalan netral,” tambah Mahfud dalam arahannya kepada pejabat dan pegawai Kemenko Polhukam.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan persetujuan terhadap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Sebagai menteri, Mahfud memang diharuskan mengantongi izin dari presiden. (Tempo.co)
