BRIEF.ID – Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak anak-anak muda ahli teknologi informasi (TI) Indonesia untuk menyatukan 27 ribu aplikasi yang digunakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Luhut meyakini penyatuan 27 ribu aplikasi akan menciptakan satu aplikasi andal yang dapat digunakan secara luas di seluruh Indonesia.
“Ternyata kita punya 27 ribu aplikasi di seluruh pemerintahan ini. Itu punya berapa banyak vendor. Sekarang, saya melihat adik-adik yang muda, ahli-ahli IT. Ayo tunjukkan kau ini orang Indonesia hebat. Satukan aplikasi-aplikasi ini. Tidak usah pakai-pakai uang,” kata Luhut saat menyampaikan pidato kunci pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 di Hotel Kempinski Jakarta, Senin (20/3/2023).
Hadir pada kesempatan itu, Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Luhut mengatakan, aplikasi PeduliLindungi yang digunakan selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia, pembuatannya tidak memerlukan dana.
“Pada waktu membuat aplikasi PeduliLindungi tidak menggunakan uang. Kita bisa bikin dan menjadi salah satu aplikasi terbaik di dunia. Itu orang Indonesia. Dan, itu anak muda Indonesia. Saya juga percaya Anda sekalian bisa melakukan itu,” kata Luhut.
Luhut mengatakan, digitalisasi merupakan salah satu pilar ekonomi Indonesia untuk menjadi negara maju selain hilirisasi, dana desa, dan harga komoditas. Ia mencontohkan kesuksesan penerapan e-katalog (katalog elektronik) yang dikembangkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Disebutkan ada potensi pengadaan barang/jasa pemerintah senilai hingga Rp 1.600 triliun yang sekitar 90% masih diimpor. Pemerintah juga terus mendorong agar angka belanja pemerintah tersebut bisa dilakukan di Indonesia agar roda ekonomi bisa berputar di dalam negeri.
“Anda lihat e-katalog, ada US$ 105 miliar atau Rp1.600 triliun yang selama ini kita impor hampir 90%. Sekarang, bertahap dari mulai tahun lalu, itu sudah mulai kita masukkan ekatalog, itu Pak Anas punya prestasi, itu sudah Rp400 triliun tahun lalu. Tahun ini Presiden memberikan instruksi itu 90% kita harus capai tahun ini. Itu bisa,” tegasnya.
Berdasarkan data Kemenko Marves, realisasi belanja produk dalam negeri (PDN) pada 2022 oleh Kementerian/Lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN mencapai Rp 698,68 triliun atau 69,78 persen dari komitmen Rp1.001,26 triliun.
Pada tahun 2023, pemerintah menargetkan belanja produk dalam negeri (PDN) sebanyak 95% dengan penayangan 5 juta produk dalam negeri di e-katalog.
“Memang tiba-tiba naik penerimaan pajak kita 48,6% dari batu? Dari efisiensi. Karena semua terdigitalisasi. Ini yang kita bangun, ekosistem, sehingga akan mengurangi korupsi, akan membuat efisiensi dan akan juga membuat inovasi-inovasi anak muda Indonesia,” kata dia.
