BRIEF.ID – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, menyebut kerugian infrastruktur akibat aksi demo di seluruh Indonesia mencapai Rp900 miliar.
Menurut dia, kerugian infrastruktur tersebut, mencakup kerusakan pada berbagai fasilitas publik, seperti halte dan gerbang tol, termasuk Gedung DPRD, Kantor Polisi, dan lain-lain.
“Kerugian untuk infrastruktur yang dirusa kemarin kami hitung sekitar Rp900 miliar, tertinggi di Jawa Timur,” kata Dody, seperti dikutip Antara, Jakarta, Selasa (2/9/2025).
Dody menegaskan estimasi kerugian akihbat kerusakan infrastruktur tersebut kemungkinan akan bertambah, mengingat perhitungan masih terus dilakukan.
Dia menjelaskan, kerugian akibat kerusakan infrastruktur tertinggi berada di Provins Jawa Timur, antara lain disebabkan pembakaran Gedung Negara Grahadi yang merupakan cagar budaya, dan Kantor DPRD Kota Kediri.

Selain Jawa Timur, Dody juga menyoroti kerusakan yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, terkait pembakaran Kantor DPRD Makassar pada Jumat, (29/8/2025) hingga Sabtu, (30/8/2025) dini hari.
Sebagai respons atas kerugian tersebut, Kementerian PU sudah menyiapkan anggaran darurat untuk mendukung perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik, yang mengalami kerusakan dalam rangkaian unjuk rasa.
Penyiapan anggaran darurat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan dijamin tidak akan mengganggu program-program strategis presiden lainnya.
“Kami menggunakan anggaran darurat seesuai arahannya Pak Presiden (Prabowo Subianto) bahwa ini kondisi tanggap darurat bagi PU,” kata Dody.
Dia menyampaikan, pemerintah menghargai aksi demonstrasi sebagai saluran aspirasi masyarakat. Meski demikian, Dody berharap penyaluran aspirasi tidak sampai anarkis bahkan merusak fasilitas publik karena justru akan berdampak bagi pelayanan publik dan aktivitas masyarakat.
Seperti diketahui, aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh berlanjut menjadi gelombang protes, dipicu kematianj Affan Kurniwan, pengemudi ojek online (ojol), yang dilindas kendaraan taktis Rimueng milik Satuan Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah Metro Jaya, pada 28 Agustus 2025.
Saat itu, Affan sedang mengantar pesanan Go-Food di dekat kawasan Gedung DPR-MPR tempat berlangsungnya aksi demonstrasi mahasiswa dan buruh.
Kematian Affan memicu kemarahan publik, sehingga aksi demonstrasi meluas ke berbagai daerah, bahkan terjadi tindakan anarkis dengan merusak fasilitas publik, seperti halte, gerbang tol, hingga kantor DPRD dan polisi. (jea)