BRIEF.ID – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengkonfirmasi adanya seorang WNI yang terciduk di antara ratusan orang yang ditangkap dinas imigrasi Amerika Serikat (ICE) di pabrik kendaraan listrik Hyundai di Georgia, Amerika Serikat (AS), Kamis (4/9/2025).
Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI, Judha Nugraha menyebut, WNI berinisial CHT berada di Pabrik Hyundai Metaplant untuk kunjungan bisnis dan bertemu pihak Hyundai, saat razia terjadi. Yang bersangkutan memiliki dokumen yang lengkap untuk agendanya selama berada di AS.
“CHT memiliki rencana business trip selama 1 bulan di AS dan dilengkapi dokumen paspor, visa, dan undangan dari perusahaan,” jelas Judha menjawab pertanyaan wartawan, Minggu (7/9/2025).
Merespons penangkapan CHT, KJRI Houston telah berkomunikasi dengan Folkston ICE Processing Center di Georgia, tempat CHT saat ini ditahan. Namun pihak ICE masih belum memberikan info lebih rinci terkait CHT usai ditangkap.
KJRI juga telah berkomunikasi dengan rekan kerja WNI tersebut serta pihak Hyundai Metaplant.
“KJRI akan memberikan pendampingan kekonsuleran untuk CHT,” kata , kata Judha.
Sebanyak 475 orang, sebagian merupakan WN Korea Selatan, ditangkap dan ditahan ketika otoritas imigrasi AS menggerebek pabrik kendaraan listrik Hyundai, demikian menurut pihak berwenang, pada Jumat (5/9/2025).
Agen khusus yang bertanggung jawab atas Investigasi Keamanan Dalam Negeri (HSI) untuk Georgia, Steven Schrank mengatakan, operasi penangkapan yang dilakukan pada Kamis (4/9/2025) dilaksanakan menyusul investigasi selama beberapa bulan terhadap Hyundai Metaplant di Ellabell, Georgia.
Operasi melibatkan HSI, FBI, Bea Cukai dan Patroli Perbatasan, Biro Alkohol, Tembakau, dan Senjata Api (ATF), Badan Penegakan Narkoba (DEA), dan US Marshalls.
Merespons razia tersebut, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun mengatakan pada Sabtu (6/9/2025) siap bertolak ke Washington, AS, untuk membahas penahanan ratusan warga negaranya di pabrik baterai Hyundai.
“Kami sangat prihatin dan merasa sangat bertanggung jawab terhadap penangkapan warga negara kami… Kami akan segera membahas pengiriman seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri ke lokasi tersebut,” katanya. (Ant/Nov)
