BRIEF.ID – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) hari ini menggelar Uji Publik Program “Berdaya Berusaha” di Bandung Creative Hub. Acara yang dihadiri puluhan CEO, akademisi, komunitas, dan perwakilan pemerintah daerah ini menandai perubahan fundamental dalam pendekatan penyusunan kebijakan, di mana pemerintah secara proaktif turun langsung untuk merancang program bersama para pemangku kepentingan sejak tahap perancangan konsepsi.
Program “Berdaya Berusaha” merupakan salah satu pilar utama dari program flagship Perintis Berdaya, sebuah ekosistem pemberdayaan ekonomi masyarakat yang diinisiasi Kemenko PM untuk mengentaskan kemiskinan melalui penguatan ekonomi. Uji Publik ini secara spesifik bertujuan untuk menghimpun masukan, kritik, dan saran dari para praktisi di lapangan untuk menyempurnakan arah kebijakan program.
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menegaskan bahwa model kolaboratif ini adalah standar baru cara kerja pemerintah.
“Hari ini adalah bukti komitmen kami untuk mengubah total cara kerja pemerintah. Partisipasi publik harus bermakna (meaningful participation), dimulai sejak hari pertama perancangan, bukan sekadar formalitas saat dokumen sudah final. Ini adalah esensi dari Pemerintahan yang Kolaboratif (Collaborative Governance) yang menjadi prinsip pimpinan kami, Presiden Prabowo dan Menko Muhaimin Iskandar,” ujar Leontinus.
Program “Berdaya Berusaha” sendiri dirancang untuk menjadi solusi terintegrasi dari hulu ke hilir bagi UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi. Fokus intervensinya mencakup 5+1 pilar utama, yaitu akses terhadap bahan baku, optimalisasi proses produksi, kemudahan pembiayaan, strategi pemasaran, pemahaman tata niaga global, serta fasilitasi legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).
Diskusi dalam Uji Publik ini dibagi ke dalam beberapa sesi breakout berdasarkan sub-sektor ekonomi kreatif, seperti kuliner, fesyen, kriya dan game. “DNA yang saya bawa dari sektor swasta adalah obsesi untuk mendengar suara konsumen. Di pemerintahan, ‘konsumen’ kita adalah publik,” tambah Leontinus.
“Kami memilih Bandung karena kota ini adalah episentrum kreativitas. Masukan dari para praktisi di sini, mulai dari teman-teman di ITB, para CEO startup, hingga komunitas, akan menjadi fondasi untuk menyempurnakan program ini sebelum diluncurkan secara nasional. Program ini bukan lagi program Kemenko PM, tapi program kita semua,” ujarnya.
Seluruh masukan yang diterima dalam Uji Publik ini akan dikaji secara mendalam untuk memperkaya substansi dan model implementasi Program “Berdaya Berusaha”, memastikan kebijakan yang dihasilkan benar-benar relevan dan menjawab kebutuhan nyata di lapangan. (ano)
