BRIEF.ID – Kementerian Dalam Negeri telah mengembalikan dana transfer ke daerah di provinsi Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat sebesar Rp10,6 triliun.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian mengatakan alasam pihaknya mengembalikan dana tersebut adalah untuk mendukung percepatan pemulihan pasca bencana alam banjir dan tanah longsor di ketiga provinsk tersebut.
Tito juga memastikan pengembalian dana transfer ke daerah itu sudah mendapatkan izin dari Presiden Prabowo Subianto pada rapat yang digelar beberapa hari lalu di Istana Negara.
Maka dari itu, menurut Tito, kebijakan TKD untuk seluruh provinsi serta kabupaten/kota di tiga wilayah tersebut disamakan dengan TKD tahun 2025 setelah efisiensi.
“Presiden kemudian sudah memutuskan bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi Rp10,6 triliun,” tuturnya di Jakarta, Senin (19/1)
Tito juga mengingatkan pengembalian dana tersebut tidak boleh diselewengkan oknum tertentu di ketiga provinsi tersebut. Menurut Tito, dana transfer ke daerah itu harus bisa dimanfaatkan dsecara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk pemulihan kehidupan masyarakat.
“Ya jangan diselewengkan, ini anggaran bencana. Kalau anggaran bencana ini sampai diselewengkan, ini apa namanya itu, mudaratnya berlipat-lipat ganda. Satu, ini adalah pidana. Yang kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, ini adalah artinya menari-nari di atas penderitaan masyarakatnya sendiri. Tidak boleh,” katanya
Adapun rincian pengembalian TKD tersebut meliputi Rp1,6 triliun untuk Provinsi Aceh beserta 23 kabupaten/kota, kemudian Rp6,3 triliun untuk Provinsi Sumatera Utara dan 33 kabupaten/kota, serta Rp2,7 triliun untuk Provinsi Sumatera Barat dan 19 kabupaten/kota.
Tito berharap dana tersebut bisa digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, seperti perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak bencana.
Tito juga memastikan pemerintah pusat akan mengawal proses penyaluran dana agar dapat segera diterima daerah.
“Ya, jadi dengan tambahan anggaran ini ya saya harap kerja mereka lebih optimal lagi. Jangan disalahgunakan sekali lagi. Saya akan kawal secepat mungkin bersama dengan Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah secepat mungkin,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah pusat berkomitmen penuh memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Berbagai kekuatan dan sumber daya nasional telah dimobilisasi untuk mendukung pemulihan pascabencana.
“Pesan Pak Presiden ya jelas, beliau sangat memahami kesulitan dari daerah. Beliau sudah mobilisasi semua kekuatan pusat, dan itu ada anggaran yang tersendiri; dari PU, dari Kementerian Pendidikan, dari dana tentara, kesehatan, lain-lain, TNI, Polri, BNPB, kemudian juga Basarnas, macam-macam, semua di-backup semua, semua didorong,” tuturnya. (ayb)
