BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) segera ditetapkan sebagai Undang Undang (UU) sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja rumah tangga (PRT), pemberi kerja, dan penyalur kerja.
“Saya dan pemerintah berkomitmen dan berupaya keras untuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Presiden Jokowi mengungkapkan, saat ini jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia diperkirakan mencapai 4 juta jiwa dan rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.
“Dan, sudah lebih dari 19 thn Rancangan UU tentang perlindungan pekerja rumah tangga (RUU PPRT) belum disahkan. Hukum ketenagakerjaan di Indonesia saat ini tidak secara khusus dan tegas mengatur tentang pekerja rumah tangga,” jelas dia.
Disebutkan, RUU PPRT sudah masuk dalam daftar RUU Prioritas pada tahun 2023 dan akan menjadi inisiatif DPR RI.
“Untuk mempercepat penetapan UU PPRT ini, saya perintahkan kepada Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Ketenagakerjaan untuk segera melakukan koordinasi dan konsultasi dengan DPR dan dengan semua stakeholder,” kata Presiden Jokowi.
