BRIEF.ID – Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menandatangani Undang-Undang (UU) yang melarang impor uranium Rusia untuk memangkas aliran dana dari AS ke negara beruang merah itu.
Mengutip Reuters, Gedung Putih menyatakan UU yang melarang impor uranium Rusia itu ditandatangani Joe Biden pada Senin (13/5/2024).
“Presiden menandatangani undang-undang yang melarang impor uranium yang tidak diiradiasi dan dengan tingkat pengayaan rendah yang diproduksi di Federasi Rusia atau oleh entitas Rusia,” demikian keterangan Gedung Putih.
Disebutkan, UU tersebut juga mencakup langkah-langkah untuk menutup celah dalam importasi uranium Rusia ke AS, namun masih memungkinkan untuk dicabut jika sumber pasokan uranium tidak tersedia.
Gedung Putih menyatakan, UU itu memberi kewenangan kepada Menteri Energi AS untuk berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri, dan Menteri Perdagangan untuk mencabut larangan impor uranium apabila tidak tersedia sumber pasokan uranium dari negara lain.
“Larangan ini bisa juga dicabut apabila impor terhadap uranium dari Rusia berguna untuk kepentingan nasional AS,” bunyi pernyataan Gedung Putih.
Undang-undang itu juga memberi keringanan bagi perusahaan yang terpaksa menutup reaktor nuklir paling lambat pada tahun 2028, akibat dampak larangan impor uranium dari Rusia.
Seperti diketahui, uranium yang diperkaya merupakan bahan bakar utama pembangkit listrik tenaga nuklir, dan Rusia menjadi salah satu negara pengekspor terbesar logam tersebut.
Sebelumnya, Kongres AS juga mengesahkan aturan larangan impor gas dan minyak dari Rusia satu bulan setelah invasi ke Ukraina pada Februari 2022.
Menanggapi hal itu, Duta Besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov mengatakan larangan impor uranium itu justru akan memberi pukulan lebih keras terhadap perekonomian AS dibandingkan Rusia.
“Tanpa kapasitas pengayaan nasional yang cukup, Washington merugikan perekonomiannya. Terlebih lagi, kerugian finansial bagi Amerika Serikat akan jauh lebih besar dibandingkan Rusia,” kata Antonov.
Antonov mengungkapkan, sanksi yang diterapkan oleh pemerintahan Joe Biden, yang berambisi mencapai 100 persen listrik bersih atau tanpa emisi pada 2035, tidak akan memberikan hasil yang diinginkan. (Jeany Aipassa)
