BRIEF.ID – Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono menyatakan, total investasi swasta di sektor hiburan di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menembus angka Rp 20 triliun atau sekitar seperempat persen dari total pendanaan pembangunan dari sektor swasta.
“Kalau dari swasta, tetapi tadi sudah ada Rp20 triliun. Ini mainly play artinya entertainment, hotel, dan sebagainya termasuk ada ruang terbuka hijau,” kata Agung usai menjadi pembicara pada ASEAN Business & Investment Summit (ABIS) 2023 di Hotel Sultan Jakarta, Minggu (3/9/2023).
Berbicara pada Sesi ASEAN Investment Forum, Agung mengatakan bahwa OIKN telah menerima sebanyak 270 minat investasi dari calon investor atau letter of intent (LOI) untuk IKN baik dari dalam negeri maupun luar Indonesia.
“Terbanyak memang perusahaan nomor satu dari Indonesia, lebih dari setengahnya. Kemudian dari ASEAN, ada Singapura dan Malaysia. Yang lainnya, Jepang dan Korea,” ungkapnya.
Khusus untuk ASEAN, yakni Malaysia terdapat dua perusahaan properti yang telah berkomitmen untuk membangun 20 tower rumah susun atau rusun di IKN. Dua perusahaan tersebut kini tengah melakukan studi kelayakan untuk kemudian menunggu evaluasi dari pemerintah sebelum mendapatkan izin untuk memulai pembangunan.
“Kalau Singapura itu yang mereka paling minat renewable energy (energi terbarukan), kemudian pengolahan waste,” jelas Agung.
Agung menyampaikan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 tercantum kebutuhan pendanaan IKN sebesar Rp466 triliun yang dibagi menjadi tiga indikasi pendanaan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp90,4 triliun, badan usaha/swasta sebesar Rp123,2 triliun, serta Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp252,5 triliun.
Pendanaan swasta yang didominasi swasta domestik, utamanya masuk ke zona 1A yang akan menjadi titik lokasi pembangunan Istana Kepresidenan dan beberapa kantor kementerian.
“Kawasan 1 ini seperti sekitar istana, Monas, dan sebagainya. Ini kita fokus yang di situ dulu, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) ini arrange sekitar 6.000 hektare. Terus KIPP kita fokus lagi yang area 1A, ini baru yang 1A saja yang 2024 ini kita targetkan setelah itu masih banyak lagi,” tandasnya.
