Indonesia Wajib Memiliki Kemampuan Militer Tangguh dan Profesional

BRIEF.ID – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Indonesia sebagai negara berdaulat perlu memiliki kemampuan militer yang tangguh dan profesional, yang didukung  semangat kerja sama segenap elemen bangsa.

Mengutip  mandat Panglima Besar Jenderal Sudirman, Bamsoet mengatakan  “Tentara kita adalah tentara rakyat yang akan kuat bila hidup dan bergotong royong bersama rakyat.”

“Pertahanan dan keamanan negara meliputi dimensi ekonomi. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya, Indonesia harus membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi, yang ditopang  kedaulatan pangan, energi, dan industri,” kata Bamsoet saat berpidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun  2023 di Gedung Nusantara   Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Hadir pada kesempatan itu, Presiden Joko Widodo, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ibu Wury Ma’ruf Amin Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri, Wapres ke-6 RI Try Soetrisno, Wapres ke-9 RI Hamzah Haz, Wapres RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD La Nyala Mahmud Mattalitti.

Ia mengatakan,  sebagai bagian dari komunitas global, Indonesia perlu lebih meningkatkan peran politik luar negeri yang bebas aktif, bergaul erat dengan semua negara bangsa, tanpa perlu berpihak pada salah satunya.

“Kita menyadari, bahwa dalam 20 tahun terakhir, dinamika geopolitik dunia telah mengalami perubahan yang signifikan. Di tingkat kompetisi global, terjadi pergeseran keseimbangan kekuatan di arena geopolitik, dan perluasan pengaruh ekonomi dan militer beberapa negara,” kata dia.

Bamsoet menyebutkan, di tingkat kompetisi regional, pada berbagai wilayah geopolitik, terjadi peningkatan kompetisi antar negara untuk mempengaruhi dan mengamankan minat mereka sendiri, yang mencerminkan persaingan politik dan ekonomi yang kompleks.

Di sisi yang lain, lanjutnya, aliansi dan kemitraan geopolitik juga telah mengalami perubahan. Beberapa negara telah memperkuat hubungan mereka melalui aliansi yang telah mapan.

“Sementara itu, dengan meningkatnya ketegangan dan pergeseran kepentingan strategis, beberapa negara mengubah orientasi kebijakan luar negeri mereka dan mencari kemitraan yang baru,” ujar dia.