Indonesia Minta Dukungan Prancis Bagi Keanggotaan FATF

BRIEF.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dukungan Prancis bagi keanggotaan Indonesia pada Financial Action Task Force on Money Laundering and Terrorism Financing (FATF). Saat ini, Indonesia adalah satu-satunya negara anggota G20 yang belum menjadi anggota FATF.

FATF adalah organisasi internasional yang fokus  pada upaya global pemberantasan pencucian uang, pendanaan terrorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.

Harapan itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam  pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis  Emmanuel Macron di Hotel Grand Prince Hiroshima, Jepang,  Minggu (21/5/2023).

“Keanggotaan Indonesia di FATF, saya harap dukungan Prancis agar Indonesia diterima sebagai anggota FATF. Indonesia satu-satunya negara G20 yang belum menjadi anggota FATF,” kata Presiden Jokowi.

Pentingnya keanggotaan Indonesia di dalam FATF akan berdampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara, yaitu meningkatnya persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia yang akan berdampak pada pesatnya pertumbuhan ekonomi melalui investasi baik dalam maupun luar negeri. 

Selain itu,  bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh FATF  akan  berkontribusi luas pada penentuan kebijakan strategis global dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT)  sehingga  makin mempertegas posisi Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

BI Dorong Ekspansi Instrumen Keuangan Syariah di Tengah Ketidakpastian Global

BRIEF.ID - Bank Indonesia (BI) mendorong ekspansi instrumen keuangan...

IHSG Menguat di Tengah Ekspetasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed

BRIEF.ID - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa...

Rupiah Makin Perkasa, Tinggalkan Level Rp16.300 per Dolar AS

BRIEF.ID - Nilai tukar (kurs) rupiah makin perkasa terhadap...

BI Nilai Keuangan Syariah Lebih Resilient

BRIEF.ID - Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS)...