BRIEF.ID – Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Kerajaan Maroko berkomitmen untuk meningkatkan jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Maroko, serta memperkuat program pertukaran ulama dan santri.
Komitmen itu disampaikan dalam pertemuan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dan Duta Besar Kerajaan Maroko untuk Republik Indonesia, Ouadia Benabdellah, di Gedung Kementerian Agama, Jakarta.
Pernyataan resmi Kementerian Agama RI yang dikutip Jumat (7/2/2025) menyebutkan, Menag dan Dubes Ouadia sepakat untuk memperkuat program pertukaran ulama dan santri.
“Di program berikutnya, saya akan mengirimkan pelajar saya ke negara Anda. Juga di tiga tempat, Amerika Serikat, Mesir, dan Maroko. Pihak Lembaga Pengelola Dana Pendidikan bertanya kepada saya, kenapa Maroko? Maroko adalah negara yang sangat istimewa,” kata Menag.
Menag mengatakan, sistem pendidikan di Maroko lebih efisien dibandingkan beberapa negara lain dalam hal studi keislaman. Program Magister di Maroko dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun, sedangkan program Doktoral maksimal empat tahun, lebih cepat dibandingkan di negara lain.
“Jika kita bandingkan dengan Maroko, Master program membutuhkan 2 tahun. Dan Ph.D. program, maksimum empat tahun. Saya rasa itu sangat intensif,” ujar Menag.
Sementara itu, Duta Besar Maroko untuk RI Ouadia Benabdellah, menegaskan bahwa pemerintah Maroko siap meningkatkan beasiswa bagi mahasiswa Indonesia. Saat ini, jumlah beasiswa yang diberikan terus bertambah untuk mendukung kerja sama di bidang pendidikan.
“Ketika saya tiba di sini, ada 15 beasiswa yang diberikan oleh Maroko kepada Indonesia. Setelah 4 tahun, sekarang ada 50 beasiswa. Kita bisa lakukan lebih dari itu. Karena kita percaya dalam memperkuat hubungan ini,” kata Ouadia.
Selain pengiriman mahasiswa, kerja sama juga mencakup pertukaran ulama dan santri untuk memperkuat pemahaman Islam moderat. Menteri Agama menyebutkan bahwa ulama Indonesia dapat belajar banyak dari sistem pendidikan Islam di Maroko, yang memiliki sejarah panjang dalam kajian Islam berbasis tasawuf.
“Insya Allah, bidang pengadilan ulama, kita akan mengirimnya ke Maroko,” pungkas Menag. (nov)
