BRIEF.ID – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai transparansi pengelolaan menjadi tantangan berat bagi Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Prof. Didik J. Rachbini, mengatakan transparansi pengelolaan menjadi sangat penting bagi BPI Danantara, karena pembentukannya mendapat sorotan berbagai kalangan.
Menurut dia, keberhasilan Danantara bergantung pada kepercayaan publik terhadap tata kelola dan pemanfaatan dana investasi yang sangat besar. Untuk itu, pengawasan ketat dan transparansi pengelolaan lembaga investasi negara ini sangat penting.
“Jika kepercayaan publik tidak terjaga, justru bisa terjadi penggerusan kepercayaan terhadap pemerintah. Karena itu, pengawasan yang kuat mutlak diperlukan,” ujar Didik, dalam diskusi publik Indef, Senin (24/2/2024).
Dia mengungkapkan, sesuai amanat Undang-Undang, Danantara memiliki keleluasaan beroperasi secara independen dibandingkan perusahaan Badan Usaha Milik Negaraa (BUMN) lainnya.
Meski demikian, potensi intervensi politik tetap terbuka, sehingga sruktur organisasi Danantara kemungkinan akan memiliki pola yang sama dengan BUMN, yang jajaran komisaris dan direksinya kerap diisi orang partai politik.
“Jika intervensi politik dan pola yang sama terjadi di Danantara, efektivitasnya sebagai lembaga investasi dan alat pembangunan nasional bsa terganggu,” ujar Didik.
Selain itu, lanjutnya, jika Danantara hanya berfungsi sebagai superholding tanpa strategi investasi yang jelas, maka manfaatnya bagi perekonomian akan terbatas.
“Jika Danantara hanya mengelola kumpulan perusahaan tanpa arah yang jelas, dampaknya bagi perekonomian akan minim. Apalagi, sektor perbankan dan BUMN besar kita sudah cukup kuat pasca krisis,” ungkap Didik.
Dia juga mendukung visi Danantara, yang tidak hanya berfokus pada pasar domestik, tetapi juga memiliki strategi investasi yang memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
Menurut dia, hal itu sudah dilakukan bebeaeara, seperti Tiongkok dan Vietnam, yang berhasil mendorong industrialisasi melalui strategi investasi yang agresif dan terarah.
“Kalau Danantara hanya bermain di pasar lokal, dampaknya akan sangat terbatas. Harus ada ekspansi ke pasar global untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” tutur Didik.
Dia menambahkan, dengan visi tersebut, maka mekanisme check and balance yang ketat serta transparansi dalam pengelolaan investasi menjadi faktor kunci agar Danantara dapat berfungsi sebagai motor pertumbuhan ekonomi dan tidak sekadar menjadi lembaga investasi tanpa dampak nyata.
Sebelumnya, dalam pidato peluncuran Danantara, Presiden Prabowo Subianto, mengatakan keberadaan Danantara memiliki arti yang sangat penting, karena bukan sekadar sebuah badan pengelola investasi melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara mengelola kekayaan indonesia.
Prabowo menyampaikan, pembentukan Danantara juga menandai era baru bagi BUMN yang akan dipandang bukan hanya sebagai entitas bisnis, tetapi sebagai aset nasional yang akan menjadi agen pembangunan dan pertumbuhan, fundamental bagi pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan rakyat.
Oleh karena itu, Prabowo mendorong BUMN beroperasi dengan standar tinggi, Good Corporate Governance, mengedepankan inovasi, gagasan besar, transparansi, kemajuan teknologi sekaligus menjaga disiplin, kehati-hatian serta komitmen terhadap pengelolaan yang bertanggungjawab.
Dia pun mendorong kolaborasi antara Danantara dengan BUMN bersinergi dengan sektor swasta, UMKM dan koperasi, yang akan menjadi kunci dalam memaksimalkan peran dalam pembangunan nasional.
Prabowo menambahkan, pemerintah juga bertekad Danantara tidak hanya berkiprah di dalam negeri, tetapi akan menjadi agen internasional yang kuat, melalui inisiatif dan menjalin kemitraan strategis dalam pengembangan EBT, infrastruktur, dan pendidikan.
