BRIEF.ID – Peristiwa memilukan di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) mustahil terjadi, jika tidak ada faktor sangkutan yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, ekonomi Indonesia kerap diterpa angin menyusul pernyataan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.
Berbagai terobosan ditempuh pemerintahan Prabowo Subianto untuk mewujudkan harapannya itu, di antaranya adalah mengadakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan PBI Danantara. Namun angin itu makin kencang bertiup seiring bergulirnya isu tentang pengunduran diri Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.
Pada 18 Maret 2025, bursa saham diterpa bukan lagi angin kencang, tetapi topan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sesuai dugaan mengalami penurunan tajam, hingga mencapai level terendah sejak tahun 2021 dan memicu penghentian sementara perdagangan saham (trading halt).
Biasanya, jika IHSG bergerak fluktuatif, pejabat negara hanya menjawab, “Oh itu pengaruh dari sentimen global dan lain sebagainya sehingga publik tidak perlu khawatir berlebihan.” Kini, disaat IHSG terjun bebas, apakah masyarakat langsung percaya pada omon-omon seperti itu?
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mendesak otoritas bursa dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memberikan respons yang baik untuk menenangkan pasar saham, menyusul penurunan tajam IHSG sebesar 7%, hingga mencapai level 6.084, pada Selasa (18/3/2025) pukul 11.50 WIB. IHSG ditutup melemah sebesar 3,84% atau turun 248,55 poin ke level 6.223,38.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta para pelaku pasar tetap tenang menghadapi gejolak pasar yang tidak biasa ini.
“Tingkatkan komunikasi publik. Pemerintah dan otoritas terkait perlu memperbaiki komunikasi publik dengan cara yang lebih simpatik dan dialogis. Dari sisi KSSK, perlu menyampaikan bauran kebijakan sektor moneter dan fiskal yang memperkuat pasar keuangan kita,” kata Said.
Tidak lama kemudian, Menkeu yang juga ketua KSSK menanggapi penurunan tajam IHSG. Menkeu secara eksplisit menekankan bahwa fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat dan pemerintah berkomitmen menjaga disiplin fiskal.
Menkeu juga menepis rumor mengenai pengunduran dirinya, seraya menegaskan bahwa ia akan tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan.
Ia mengatakan bahwa anjloknya IHSG disebabkan oleh perpaduan sentimen domestik dan global. Menkeu juga menyatakan, bahwa minat investor pada surat utang negara (SUN) masih tinggi, dengan penawaran masuk mencapai Rp 61,75 triliun pada lelang terbaru, melebihi target indikatif Rp 26 triliun.
“Untuk pergerakan saham, tentu juga kita melihat dari sisi global dan nasional, dibandingkan. Apakah ada faktor yang sifatnya khusus di dalam negeri dibandingkan regional maupun global,” jelas Menkeu.
Menurut Menkeu, pada Periode 1-17 Maret 2025, penerimaan bruto perpajakan tumbuh positif 6,6%, lebih baik dari pertumbuhan penerimaan bruto di periode 1-17 Maret 2024. Postur APBN juga tetap dijaga pada defisit sebesar 2,53% PDB (sesuai UU No. 62/2024). Pembiayaan APBN salah satunya dilakukan melalui Surat Utang Negara (SUN).
Hal ini, kata Menkeu, mencerminkan kepercayaan investor terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menkeu berharap perbaikan ini dapat memberikan sentimen positif di pasar.
Pengaruh Sri Mulyani
Harus diakui bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan penerimaan negara, serta mendorong arus masuk investasi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
Sri Mulyani dikenal sebagai figur yang disiplin dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Ia kukuh menerapkan kebijakan fiskal yang hati-hati demi menjaga defisit anggaran tetap terkendali, meningkatkan penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, dan efisiensi pengeluaran negara.
Ketika ekonomi negeri ini terperosok akibat pandemi Covid-19, ia berhasil memimpin reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan memperluas basis pajak. Ia juga menginisiasi program tax amnesty yang berhasil meningkatkan penerimaan negara.
Saat menjabat Menteri Keuangan, pada periode 2005–2010, Sri Mulyani berhasil menavigasi Indonesia melewati krisis keuangan global tahun 2008, dengan dampak yang lebih ringan dibandingkan negara lain.
Pada era pandemi Covid-19, ia menerapkan kebijakan fiskal ekspansif, termasuk pemberian insentif dan subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat serta kelangsungan dunia usaha.
Adalah Sri Mulyani figur di balik upaya peningkatan kepercayaan investor melalui kebijakan fiskal yang transparan dan kredibel. Selain itu, ia berperan signifikan dalam peningkatan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat internasional, yang membuat Indonesia lebih menarik bagi investor asing.
Sebagai pejabat pemerintah yang teguh mengedepankan prinsip tata kelola keuangan yang baik, termasuk digitalisasi sistem keuangan negara, Sri Mulyani kerap mendapatkan berbagai penghargaan internasional atas kebijakan ekonominya, termasuk sebagai Menteri Keuangan Terbaik Asia Pasifik versi FinanceAsia dan Menteri Keuangan Terbaik Dunia 2018 versi Global Markets.
Tidak heran, ketika publik bertanya-tanya makna di balik berbuka puasa bersama Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, pada 13 Maret 2025. Momen itu dikabarkan digunakan Sri Mulyani untuk mengajukan pengunduran dirinya dari Kabinet Merah Putih (KMP). Disebut-sebut, Prabowo sudah meng-iya-kan pengunduran dirinya itu, yang efektif berlaku usai Lebaran. Posisi Sri Mulyani akan diisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono, yang adalah keponakan Prabowo.
Pertanyaannya, apakah pengunduran diri Sri Mulyani direstui investor dan lembaga keuangan asing? Tunggu dulu. Boleh jadi, pemikiran Prabowo sangat jauh berbeda dengan penghitungan pelaku pasar. Prabowo adalah politisi berlatar belakang pengusaha. Sebagai Kepala Pemerintahan, Prabowo diharapkan berhati-hati dan penuh perhitungan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan. Reaksi pasar pasti sangat signifikan.
Harus diingat, Sri Mulyani yang pernah menjabat Direktur Pelaksana Bank Dunia (2010–2016), memiliki reputasi sangat baik di mata investor dan lembaga keuangan internasional, dalam kapasitasnya di bidang ekonomi dan keuangan. Sedangkan Thomas Djiwandono adalah orang baru dan masih hijau, yang sama sekali belum memiliki pengalaman mumpuni.
Karier profesional Thomas Djiwandono dimulai sebagai analis keuangan di Wheelock NatWest di Hong Kong. Pada tahun 2006, ia kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Wakil CEO di Arsari Group, sebuah perusahaan agrikultur yang didirikan pamannya, Hashim Djojohadikusumo. (Novy Lumanauw)
