BRIEF.ID — Tahun 2025 menjadi momentum bersejarah dengan bertemunya tiga peringatan penting dunia dan bangsa: 80 tahun kemerdekaan Indonesia, 80 tahun berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan 25 tahun peluncuran United Nations Global Compact (UN Global Compact).
Dalam semangat memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk pembangunan berkelanjutan, UN Global Compact Network Indonesia (IGCN) menyelenggarakan Annual Members Gathering 2025 bertema “Delivering Impact and Shaping the Future Together”, yang berlangsung di Yustinus Auditorium, UNIKA Atma Jaya Jakarta.
Acara ini mempertemukan para pemimpin bisnis, akademisi, masyarakat sipil, dan mitra pembangunan untuk merefleksikan capaian bersama, memperkuat komitmen terhadap Ten Principles UN Global Compact — mencakup Hak Asasi Manusia, Ketenagakerjaan, Lingkungan, dan Anti-Korupsi — serta mendorong percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).
Acara dibuka oleh Prof. Dr. dr. Yuda Turana, Sp.S(K), Rektor UNIKA Atma Jaya dan Anggota Dewan Penasihat IGCN, yang menekankan peran strategis akademisi dalam menanamkan nilai keberlanjutan di dunia pendidikan dan kehidupan masyarakat.
“Sebagai institusi pendidikan, kami percaya bahwa membangun masa depan berkelanjutan dimulai dari membentuk karakter dan kesadaran generasi muda terhadap nilai-nilai kemanusiaan, lingkungan, dan integritas. Kolaborasi antara akademisi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi kunci untuk memastikan ilmu pengetahuan tidak berhenti di ruang kelas, tetapi diterjemahkan menjadi aksi nyata bagi keberlanjutan.”
Presiden IGCN Y.W. Junardy dalam sambutannya menegaskan bahwa tahun 2025 merupakan panggilan untuk memperkuat kemitraan lintas sektor dan menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap langkah bisnis.
“Tahun 2025 bukan sekadar penanda sejarah, tetapi panggilan untuk bergerak dan bertindak bersama. Dunia usaha, pemerintah dan PBB memiliki peran penting dalam membentuk masa depan yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui UN Global Compact Network Indonesia, kami mengajak perusahaan untuk menanamkan nilai kemanusiaan, lingkungan, dan integritas dalam setiap langkahnya, agar bisnis tidak hanya tumbuh, tetapi juga memberi dampak nyata bagi manusia dan alam.”
Dalam pidato utamanya, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, menegaskan bahwa keberlanjutan adalah kunci bagi masa depan Indonesia:
“Delapan puluh tahun Indonesia adalah momentum refleksi sekaligus proyeksi. Di tengah tantangan global, kita memilih jalur pembangunan yang berkelanjutan dengan SDGs menjadi kompas arah pembangunan, dan kita mendorong perwujudan green economy dan circular economy menjadi mesinnya. Namun kompas dan mesin hanya bermakna jika dijalankan bersama: pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus seiring. Kemitraan dengan UN Global Compact Network Indonesia membuktikan bahwa keberhasilan bisnis dan kemajuan bangsa dapat saling menguatkan. Inilah cara kita menapaki Indonesia Emas 2045 — masa depan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.”
Sementara itu, Gita Sabharwal, UN Resident Coordinator in Indonesia, menekankan pentingnya solidaritas global dan kemitraan publik–swasta. “Waktu untuk perubahan bertahap telah berlalu. Kini saatnya kita bertindak berani dan berinvestasi dengan bijak untuk menjadikan keberlanjutan sebagai keunggulan strategis bagi sektor swasta Indonesia dan masyarakatnya. PBB berkomitmen mendukung IGCN melalui mobilisasi pembiayaan inovatif, seperti corporate SDG bonds, blue bonds, dan green sukuk, agar investasi berkelanjutan dapat memperkuat pembangunan nasional sekaligus kinerja bisnis.”
Dalam pidato utamanya, Dr. Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, menyampaikan pandangannya mengenai peran diplomasi ekonomi dan investasi berkelanjutan dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global.
“Bicara tentang climate change, tidak bisa lepas dari yang namanya financing. Itu berlaku berbagai di forum apapun di dunia,” ujarnya menegaskan tentang urgensi diplomasi ekonomi dalam mengatasi climate change dan menjaga keberlanjutan.
Indonesia, lanjut Havas, sudah membuat asesmen tentang kebutuhan finance untuk mitigasi climate change dan imbasnya terhadap lingkungan. Proyeksi dotal dana yang dibutuhkan mencapai US$28 billion atau ekuivalen Rp3.500 triliun.
“Berapa APBN sanggup? 15%. Sisanya? Ya kita berusaha mencari dari sumber-sumber dana lainnya termasuk dana multilateral, private sector funding, loan, donor dan lainnya,” ucap Havas.
“What indonesia can do is leading by example, dalam elemen-elemen financing dan efisiensi. Indonesia terus aktif secara kreatif, engaging sector-sector untuk mencari kemungkinan-kemungkinan lainnya terkait ecofinancing,” ujar Havas.
Acara ditutup oleh Noke Kiroyan, Anggota Dewan Pengawas IGCN dan Ketua Kiroyan Partners, yang merefleksikan makna mendalam dari peringatan tiga tonggak sejarah ini: “Tiga tonggak sejarah ini mengingatkan kita bahwa kemajuan sejati tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari keberanian moral untuk membangun masa depan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Sejak awal, IGCN berdiri untuk bisnis yang bertanggung jawab dan berlandaskan nilai. Hari ini, kita perlu menegaskan kembali bahwa integritas, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kepedulian terhadap lingkungan bukanlah pilihan, melainkan fondasi dari kemakmuran yang berkelanjutan.” (ano)
