Idrus Marham: Tidak Etis JK Bertemu Mbak Mega Mengatasnamakan Partai Golkar

BRIEF.ID – Politikus senior Partai Golkar Idrus Marham menyatakan,  tidak etis bila Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) mewakili partainya saat mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Siapa pun yang berbuat di luar posisi dan ada target-target tertentu, saya kira itu tidak etis,” kata Idrus di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat ( 1/3/2024).

Mantan Mensos itu menanyakan kapasitas JK jika pertemuan dengan Megawati benar-benar terjadi.

“Kalau misalkan ketemu sebagai tokoh nasional, saya kira itu sebuah keniscayaan. Kami dorong. Akan tetapi, kemarin ada yang nanya ke saya, bagaimana misal kalau JK ketemu atas nama Golkar? Saya katakan, dalam kapasitas apa JK ketemu dengan atas nama Golkar?” ujarnya.

Menurut Idrus, jika JK mewakili Partai Golkar, harus ada mandat dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

“Kalau tidak ada mandat dari ketua umum,  sangat tidak etis. Sangat tidak etis JK bicara dengan Mbak Mega atas nama Golkar,” katanya.

Walaupun demikian, Idrus meyakini kalau JK sadar kapasitas dan etika, sehingga tidak mungkin melakukan pertemuan dengan Megawati  mengatasnamakan Partai Golkar.

Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan Adian Napitupulu optimistis pertemuan  Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla  pasti terjadi.

“Pasti terjadi lah,” ujar Adian di Gedung TKRPP, Jakarta, Jumat (23/2/2024).

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

BI Dorong Ekspansi Instrumen Keuangan Syariah di Tengah Ketidakpastian Global

BRIEF.ID - Bank Indonesia (BI) mendorong ekspansi instrumen keuangan...

IHSG Menguat di Tengah Ekspetasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed

BRIEF.ID - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa...

Rupiah Makin Perkasa, Tinggalkan Level Rp16.300 per Dolar AS

BRIEF.ID - Nilai tukar (kurs) rupiah makin perkasa terhadap...

BI Nilai Keuangan Syariah Lebih Resilient

BRIEF.ID - Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah (DEKS)...