BRIEF.ID – Indonesia memilih memperkuat hubungan dagang dengan Uni Eropa dan Tiongkok untuk menghadapi dampak kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS).
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan diversifikasi hubungan perdagangan merupakan hal penting yang bisa dilakukan untuk merespons kebijakan tarif resiprokal AS, yang memicu perang dagang global.
Menurut Menkeu, meskipun eksposur perdagangan langsung antara Indonesia dan AS relatif kecil karena kurang dari 2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi dampak kebijakan tarif impor AS tetap signifikan secara global.
“Total ekspor dalam PDB juga hanya sekitar 20%, tetapi itu tidak berarti bahwa apa yang terjadi tidak penting. Ini tidak hanya memengaruhi Indonesia, tetapi juga seluruh dunia,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan pers, dikutip Senin (28/4/2025).
Menkeu mengungkapkan, kondisi global saat ini mendorong banyak negara mengevaluasi kembali strategi perdagangan mereka dan mencari alternatif pasar ekspor di luar AS.
Hal itu juga telah memicu banyak negara kembali melakukan diskusi tentang perjanjian perdagangan yang telah terhenti atau belum mencapai kesepakatan.
Bagi Indonesia, lanjut Menkeu, kondisi tersebut memicu perasaan bahwa pemerintah harus benar-benar membuat kemajuan untuk mencapai kesepakatan perdagangan dengan negara-negara selain AS.
Terkait dengan itu, Indonesia semakin aktif menjajaki dan mempercepat perundingan dagang yang sebelumnya terhambat, antara lain dengan Uni Eropa.
“Jadi itu sebenarnya mungkin sisi positif dari mengadakan lebih banyak diskusi seperti pembicaraan hubungan dagang Indonesia-Uni Eropa yang sedang kita lakukan,” ungkap Sri Mulyani.
Defisit Perdagangan
Menkeu juga menyampaikan pentingnya memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok, meskipun Indonesia mengalami defisit perdagangan dengan negeri tirai bambu.
Sri Mulyani menuturkan, Tiongkok juga banyak memberikan investasi di Indonesia, terutama di sektor mineral strategis.
“Ini adalah area di mana Indonesia memegang peranan penting karena kekayaan sumber daya alam. Indonesia sudah berproduksi di sektor ini,” tutur Sri Mulyani.
Dengan berbagai pendekatan tersebut, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk memperluas cakupan perdagangan dan investasi internasional sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka panjang di tengah lanskap global yang penuh ketidakpastian.
“Jadi, ini adalah area yang bisa memberikan banyak alternatif bagi Indonesia, baik dalam bentuk tujuan perdagangan maupun dalam hal area di mana kita bisa bekerja sama, bermitra dengan banyak negara di dunia,” ujar Sri Mulyani. (jea)
