Gerakan Solidaritas Nasional Tidak Ganggu Kinerja Kabinet Merah Putih

BRIEF.ID – Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menegaskan, Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) tidak akan mengganggu kinerja Kabinet Merah Putih.

Selaku Ketua Umum GSN, Rosan mengaku ada anggota kabinet yang dilibatkan sebagai Dewan Penasihat untuk memberikan masukan,  mendengar aspirasi, dan harapan masyarakat.

“Kami hanyalah pelengkap, komplementer, yang di mana ada hasil serapan aspirasi dari rakyat, harapannya seperti apa. Kemudian kami kaji menjadi suatu gagasan, program, dan kalau program itu baik, kami akan sampaikan kepada pemerintah. Intinya seperti itu,” kata Rosan   di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Sabtu (2/11/2024).

Ia mengatakan, GSN merupakan organisasi non-politik, independen, dan pembiayaannya tidak mengandalkan pemerintah, baik anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun daerah (APBD).

“Semuanya adalah biaya bersama yang mempunyai semangat untuk membawa Indonesia ini menjadi lebih baik, maju, adil, makmur, dan mandiri,” jelasnya.

GSN, lanjutnya, tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka selama lima tahun mendatang.

“Saya rasa itu tidak mengganggu sama sekali ya, karena kami kan, kegiatan ini kalau dilihat juga dilakukannya pada Sabtu-Minggu. Ya kegiatan kayak bekerja ya pada weekdays (hari-hari kerja, red,),” ujarnya.

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Rupiah Turun Lagi Meski Dolar AS Lesu, Pelaku Pasar Cermati Rapat The Fed

BRIEF.ID - Nilai tukar (kurs) rupiah turun lagi meski...

Harga Emas Antam Merosot Jadi Rp2.327.000 per Gram, Aksi Profit Taking Berlanjut

BRIEF.ID - Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk...

Pekan Ini, IHSG Berpotensi Uji Level 8.250-8.200  

BRIEF.ID – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan...

KPK Respons Pernyataan Menteri ESDM Soal Penindakan Tambang Ilegal

BRIEF.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons pernyataan Menteri...