BRIEF.ID – DPRD Provinsi Jakarta menyoroti fasilitas umum yang tak ramah disabilitas bahkan beralih fungsi, dan rusak. Sebagian besar fasilitas umum yang tidak ramah disabilitas adalah trotoar dan moda transportasi.
Pernyataan itu, disampaikan Ketua DPRD Provinsi Jakarta, Wibi Andrino, terkait Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang akan diperingati pada 3 Desember mendatang.
Menurut Wibi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta harus membenahi dan memperbaiki fasilitas umum untuk seluruh penyandang disabilitas, karena belakangan ini semakin banyak yang sudah beralih fungsi, bahkan rusak.
Dia menyoroti kondisi trotoar di wilayah Jakarta, yang kembali marak menjadi parkir liar, bahkan dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan.
Khusus untuk trotoar, Wibi menilai banyak fasilitas umum untuk penyandang disabilitas, seperti ram, guiding block, dan area kursi roda, yang rusak, sehingga sulit digunakan.
“Orang normal saja susah saat berjalan di trotoar karena banyak yang rusak dan beralih fungsi, bagaimana dengan para penyandang disabilitas,” kata Wibi, di Jakarta, Senin (1/1/2025).
Dia juga menyoroti fasilitas penyandang disabilitas di moda transportasi, juga ketersediaan toilet untuk penyandang disabilitas yang belum merata.
Terkait dengan itu, lanjut Wibi, DPRD Provinsi Jakarta akan mengingatkan pihak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar implementasi kebijakan dan Perda yang berkaitan dengan disabilitas dilaksanakan secara maksimal.
Pasalnya, sejauh ini Pemprov DKI sudah melibatkan kelompok disabilitas dalam membuat suatu kebijakan, hanya saja implementasinya belum optimal dan menyentuh kebutuhan penyandang disabilitas.
“Kita ini sudah benar karena melibatkan kelompok disabilitas. Tinggal pengawasannya saja. Ayo, kita harus bikin Jakarta ini sangat amat baik dengan melaksanakan Perda juga dengan baik,” tutur Wibi.
Memperluas Akses
Terkait dengan Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang akan diperingati pada 3 Desember, Wibi menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Jakarta yang telah meluncurkan program Kartu Layanan Gratis (KLG) untuk penyandang disabilitas.
Wibi mengungkapkan, Program KLG Penyandang Disabilitas merupakan langkah nyata agar Pemprov Jakarta memperluas akses layanan publik bagi kelompok marginal.
“Ini saya apresiasi sekali apa yang digagas oleh pak gubernur. Program ini sangat keren dan semoga makin banyak dari kelompok marginal yang mendapatkan perhatian dari Pemprov DKI,” ujar Wibi.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jakarta menyerahkan secara simbolis sebanyak 146 kartu layanan transportasi gratis ke seluruh penyandang disabilitas di Jakarta.
Rano mengungkapkan, KLG tersebut bisa memberikan akses gratis kepada penyandang disabilitas dalam menggunakan layanan Transjakarta, MRT Jakarta dan LRT Jakarta.
“Pada kesempatan ini, secara simbolis kami menyerahkan 146 Kartu Layanan Gratis transportasi umum bagi teman-teman penyandang disabilitas. Namun jumlah ini hanya simbolis, karena masih ada ratusan kartu lainnya,” kata Rano.
Pria yang akrab disapa Bang Doel itu juga berpandangan penyandang disabilitas merupakan bagian dari kekuatan Jakarta. Menurutnya, para penyandang disabilitas memiliki hak, martabat, serta potensi besar yang harus didukung dan difasilitasi.
Wagub juga menegaskan komitmen Pemprov Jakarta untuk memastikan seluruh moda transportasi publik semakin ramah disabilitas, sesuai prinsip aksesibilitas, keadilan, dan kesetaraan.
“KLG (Kartu Layanan Gratis) yang dibagi ini kepada penyandang disabilitas merupakan wujud nyata pemerintah untuk memastikan setiap warga memiliki hak yang sama untuk bergerak dan menikmati layanan kota,” kata Bang Doel.
Bang Doel berharap kartu tersebut dapat mendukung mobilitas para penyandang disabilitas agar semakin mudah, aman, nyaman, dan inklusif, serta memperkuat kemandirian dan kepercayaan diri.
“Mari bersama membangun infrastruktur yang aksesibel, menghadirkan pelayanan dengan empati, serta menghapus stigma yang masih membayangi saudara-saudari penyandang disabilitas,” tuturnya.
