BRIEF.ID – Orang terkaya nomor satu di dunia, Elon Musk, meninggalkan banyak kekacauan setelah mundur dari Departemen Efisiensi Pemerintah atau Department of Government Efficiency (DOGE) yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Elon Musk secara resmi mengumumkan keluar dari pemerintahan Presiden Trump melalui cuitan di akun X-nya, pada Rabu (28/5/2025). CEO Tesla tersebut mengonfirmasi kepergiannya dari Gedung Putih dengan mengatakan bahwa waktunya sebagai pegawai pemerintah khusus akan berakhir, sesuai maswa kerja “pegawai pemerintah khusus” selama 130 hari.
“Saya ingin berterima kasih kepada Presiden [Trump] atas kesempatan untuk mengurangi pemborosan pengeluaran,” tulis Musk di akun X.
Pernyataan Musk muncul satu hari setelah mengungkapkan kekecewaannya terhadap RUU Pajak yang sedang digodok pemerintahan Trump, dalam wawancara dengan CBS, yang akan ditayangkan penuh pada akhir pekan ini.
Pengunduran diri Musk memunculkan spekulasi bahwa dia meninggalkan Trump karena bertolak-belakang soal RUU Pajak. Padahal, Trump memberikan peran baru dan kontroversial di pemerintahannya, ketika menunjuk Musk sebagai penasihat senior presiden dan Kepala DOGE.
RUU pajak baru yang diusung Donald Trump, namun ditentang oleh Musk, diperkirakan akan menambah defisit sebesar US$2,3 triliun.
Pekan lalu, dalam wawancara dengan Bloomberg, Musk mengisyaratkan akan kembali fokus pada berbagai bisnisnya, termasuk Tesla (TSLA) dan SpaceX (SPAX.PVT), setelah menyelesaikan tugas di pemerintahan Trump.
“Saya rasa saya sudah cukup banyak melakukan, dan saya rasa saya mungkin menghabiskan terlalu banyak waktu untuk politik,” ungkap Musk.
Saat Musk mundur dari DOGE, dia ternyata meninggalkan kekacauan rencana yang setengah terwujud, dan badan-badan yang dirusak pelayanannya, termasuk pergantian posisi-posisi penting di seluruh pemerintahan federal.
Kepergian Musk, membuat dampak DOGE yang sudah kacau pada pemerintahan menjadi semakin suram, dengan pertanyaan tentang seberapa besar kekuatan gugus tugas yang samar itu, setelah program dan layanan dari sejumlah lembaga dirombak oleh DOGE.
Saat memimpin DOGE, Musk menjanjikan efisiensi anggaran sebesar US$2 trilliun, untuk membasmi pemborosan dan penipuan di lembaga pemerintah yang disebutnya merajalela.
Dia juga melakukan prombakan untuk perangkat lunak sistem komputer pemerintah yang akan memodernisasi cara badan-badan federal beroperasi.
Doge sejauh ini mengklaim telah memangkas sekitar US$140 miliar dari anggaran, meski kenyataannya ada kesalahan data karena penghematan yang dilebih-lebihkan.
Musk juga menjanjikan perangkat lunak baru yang dimodernisasi sering kali terbatas pada chatbot AI, beberapa di antaranya telah dikerjakan di bawah pemerintahan Biden.
Selain itu, dampak yang lebih besar dari DOGE, justru adalah pembongkaran layanan pemerintah dan bantuan kemanusiaan. Pemotongan anggaran Doge telah menargetkan sejumlah besar lembaga seperti National Oceanic and Atmospheric Organization, yang menangani prakiraan cuaca dan bencana alam.
Tak hanya itu, DOGE telah menjerumuskan lembaga lain seperti Department of Veterans Affairs ke dalam krisis, bahkan banyak lembaga yang lebih kecil, seperti lembaga yang mengoordinasikan kebijakan tentang tunawisma, pada dasarnya telah ditutup.
Tanpa rencana yang jelas, banyak pihak yang mempertanyakan apakah staf yang ditinggalkan Musk di DOGE akan mencoba memperbarui atau mempertahankan layanan mereka atau sekadar mematikannya. (BBC/Reuters/jea)
