BRIEF – Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pencegahan deforestasi dengan memanfaatkan teknologi mutakhir berbasis citra satelit dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah ini menjadi bagian dari strategi deteksi dini untuk mengatasi perubahan kawasan hutan yang berdampak buruk bagi lingkungan secara lebih cepat dan akurat.
Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Kementerian Kehutanan R. Agus Budi Santosa menjelaskan bahwa penggunaan AI telah meningkatkan efektivitas pemantauan kawasan hutan.
“AI digunakan untuk mendeteksi deforestasi dengan tingkat kepercayaan 82 persen. Teknologi ini akan diintegrasikan ke dalam sistem peringatan dini deforestasi agar dapat segera ditindaklanjuti,” ujarnya dilansir dari Kantor Berita Antara.
Melalui sistem ini, pemerintah dapat memantau deforestasi hutan secara lebih detail dengan meningkatkan cakupan pengamatan dari 6,25 hektare menjadi 1 hektare. Dengan demikian, setiap perubahan kawasan hutan dan nonhutan dapat terdeteksi secara lebih presisi dan cepat direspons.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, tren deforestasi di Indonesia dalam empat tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Pada 2021, luas deforestasi tercatat sebesar 113,5 ribu hektare. Kemudian pada 2022 menurun menjadi 104 ribu hektare.
Luasan deforestrasi kembali meningkat pada 2023 menjadi 121,1 ribu hektare. Puncaknya, pada 2024 luas deforestrasi melonjak signifikan hingga mencapai 175,4 ribu hektare. Sebagian besar deforestasi tersebut disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Deforestasi yang tidak terkendali membawa dampak besar terhadap keberlanjutan ekosistem.
Setidaknya ada tiga konsekuensi utama dari deforestasi. Pertama, mengancam keberadaan spesies endemik yang bergantung pada ekosistem hutan. Kedua, mengganggu rantai makanan dan keseimbangan ekologi. Ketiga, meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor.
Dengan dukungan teknologi satelit dan kecerdasan buatan, pemerintah menargetkan deteksi dan penanganan deforestasi dapat dilakukan secara lebih cepat, terukur, dan berkelanjutan demi menjaga keseimbangan alam dan masa depan lingkungan.
Namun demikian, tetap diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan hutan Indonesia.
Pihaknya juga mengimbau partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga hutan melalui berbagai langkah nyata seperti melakukan reboisasi dan penghijauan kembali di kawasan yang kritis serta mengedukasi diri dan lingkungan sekitar tentang pentingnya hutan bagi kehidupan.
Masyarakat juga diharapkan berpartisipasi aktif melaporkan kegiatan ilegal atau mencurigakan di sekitar kawasan hutan kepada pihak berwenang, melalui Gakkum Kehutanan di nomor (021) 5790 2925 atau email setditjengakkum@kehutanan.go.id. (ano)
