BRIEF.ID – Dampak konflik geopolitik Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran berpotensi menyebabkan inflasi Indonesia menembus 7,5% pada akhir Tahun 2026.
Menurut ekonom Bloomberg, Tamara Henderson, lonjakan inflasi Indonesia terutama dipengaruhi kenaikan harga minyak dunia di atas US$100 per barel.
Pada sesi pagi perdagangan hari ini, harga minyak Brent diperdagangkan mendekati US$117 per barel, naik 26,09% atau lebih mahal sekitar US$47 dari penutupan pekan lalu. Sedangkan harga minyak light sweet meroket 27,68% ke US$116,04 per barel.
Henderson mengungkapkan, jika kenaikan biaya energi terjadi sekitar 10% secara berkelanjutan, maka inflasi Indonesia diperkirakan bisa melampaui target Bank Indonesia (BI) pada pertengahan tahun ini.
Dengan kenaikan harga minyak akibat konflik geopolitik Timur Tengah, inflasi Indonesia pada akhir 2026 berpotensi mencapai 4,8%, apabila dampaknya sepenuhnya diteruskan ke harga barang dan jasa yang sensitif terhadap bahan bakar
“Dalam skenario yang lebih ekstrem, jika kenaikan biaya energi mencapai 20%. inflasi Indonesia berpotensi mendekati angka 7,5% di akhir Tahun 2026,” kata Tamara Henderson dalam kajiannya, seperti dikutip Bloomberg Technoz, Senin (9/3/2026).
Dia menuturkan, potensi lonjakan inflasi hingga mendekati 7,5% pada akhir tahun ini, terutama jika tidak ada bantalan dari subsidi energi, penguatan rupiah, atau kebijakan penahan harga dari pemerintah.
Bahkan kenaikan harga energi secara ekstrem dapat membuat inflasi Indonesia melampaui target BI dan APBN lebih cepat, yakni pada periode April 2026 atau Mei 2026.
Sebagai informasi, BI menargetkan inflasi Indonesia pada Tahun 2026 berada dalam kisaran 2,5% plus minus 1% (antara 1,5% hingga 3,5%). Sementara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 9APBN) 2026, inflasi rata-rata ditargetkan di angka 2,62%.
Sementara proyeksi harga minyak mentah Indonesia dalam asumsi dasar APBN 2026 ditetapkan di kisaran US$70 per barel. Asumsi ini terancam lonjakan harga minyak dunia yang telah menembus US$100 per barel akibat konflik geopolitik Timur Tengah.
Tamara menjelaskan, kenaikan biaya energi akan membuat defisit fiskal Indonesia melebar, karena subsidi energi dalam hal ini Bahan Bakar Minyak (BBM) membengkak.
Selain pengurangan produksi minyak oleh negara-negara OPEC, harga minyak dunia juga melonjak, karena distribusi terganggu sejak penutupan Selat Hormuz, yang menjadi jalur utama rantai pasok minyak mentah dunia.
Kenaikan harga minyak dunia juga membuat dolar AS menguat, dan berimbas pada pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah. Hal ini, akan membuat BI bekerja keras menstabilkan nilai tukar rupiah sekaligus mengendalikan inflasi.
Kebijakan Moneter
Meski demikian, BI diperkirakan akan tetap berhati-hati memperketat kebijakan moneter, sebab pertumbuhan ekonomi domestik masih relatif rapuh.
Kenaikan harga minyak akan berimbas pada lonjakan harga barang, sehingga menggerus daya beli masyarakat yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia.
“Dalam kondisi seperti ini, BI kemungkinan akan lebih memfokuskan perhatian pada inflasi inti dibandingkan inflasi umum,” ungkap Tamara.
Menurut dia, pendekatan ini pernah dilakukan BI sebelumyaa saat terjadi lonjakan harga pascapandemi Covid-19 yang memicu tekanan harga lantaran kenaikan harga komoditas.
Sebelum konflik AS-Iran meningkat, BI masih melihat kemungkinan adanya ruang pelonggaran kebijakan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Selain kebijakan moneter untuk mengendalikan inflasi, lanjut Tamara, pemerintah juga masih memiliki instrumen kebijakan fiskal untuk meredam dampak kenaikan harga energi global terhadap inflasi domestik.
Kebijakan fiskal yang diambil tentu terkait subsidi energi dan pengaturan harga bahan bakar yang selama ini seringkali digunakan untuk menahan transmisi langsung dari lonjakan harga minyak global.
Dengan demikian, harga BBM kemungkinan akan naik untuk mengurangi beban subsidi energi di APBN, atau dapat dilakukan pengaturan harga untuj BBM tertentu. (Jea)
