BRIEF.ID – Akhirnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berlabuh di pangkuan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) besutan Surya Paloh. Ia memilih meninggalkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Keputusan berkoalisi dengan Nasdem ditempuh Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar menimbulkan gejolak dua kubu koalisi – Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).
Pada Jumat (1/9/2023), Cak Imin banting setir dan memilih membatalkan pertemuannya dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Keputusan mendadak PKB dan Partai Nasdem, jelas membuat KPP goyah, kecewa, dan marah. Partai Demokrat yang semula adalah bagian dari koalisi itu merasa dikhianati. Demokrat menganggap Nasdem beserta bakal capres Anies Baswedan secara sepihak telah menggandeng Cak Imin sebagai bakal cawapres yang akan bertarung pada Pilpres 2024.
Goyahnya KPP menunjukkan bahwa dinamika politik masih sangat cair. Belum ada kepastian antar partai politik dalam memutuskan jalur koalisi.
Tolak Sikap Prabowo
Ditambah lagi, keputusan PKB merapat ke kubu Anies mencerminkan bahwa partai itu menolak sikap Prabowo yang secara sepihak mengubah nama Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju tanpa melibatkan PKB.
Nama koalisi KKIR adalah hasil kesepakatan antara PKB dan Partai Gerindra yang tercantum dalam Piagam Sentul yang ditandatangani Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar.
Namun, nama koalisi itu mendadak berubah setelah Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar bergabung untuk mengusung Prabowo. Bergabungnya PAN dan Golkar yang juga mendadak membuat posisi Cak Imin terancam.
“Jangan ada dusta di antara kita, ada itu,” kata Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).
SBY juga menyatakan ada upaya agar KPP, yang terdiri atas Partai Demokrat, Partai NasDem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak bisa ikut serta pada Pilpres 2024.
Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kerja sama politik Gerindra dan PKB bubar menyusul keputusan PKB bergabung dengan Partai Nasdem untuk mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.
“Menerima kerja sama politik dengan Partai Nasdem, otomatis menyebabkan kerja sama politik Gerindra dan PKB berakhir, atau koalisi KKIR menjadi bubar dengan sendirinya,” kata Dasco melalui keterangan tertulis, Jumat (1/9/2023).
