BRIEF.ID – Presiden ke-6 yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) secara khusus menanggapi kekhawatiran masyarakat pada pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, pada 24 Februari 2025.
SBY mengaku adalah wajar jika banyak pihak mempertanyakan manfaat nyata Danantara bagi perekonomian nasional.
“Saya mengamati, Danantara yang diluncurkan Presiden Prabowo 24 Februari 2025 lalu mendapatkan tanggapan dari kalangan ekonom, pengamat, dan juga politisi. Yang saya tangkap, sejumlah kalangan mengkhawatirkan kalau Danantara ini tidak memberikan manfaat, dan justru sebaliknya bakal menjadi masalah bagi perekonomian Indonesia,” kata SBY yang disampaikannya melalui platform “X” @SBYudhoyono, Minggu (2/3/2025).
SBY mengakui bahwa kalangan tersebut menyangsikan governance, transparansi, dan akuntabilitas lembaga investasi baru ini. Juga dikhawatirkan jika ada konflik kepentingan dan “political envolvement” yang tidak semestinya.
“Pandangan saya, sebenarnya niat dan tujuan Presiden Prabowo ini baik. Keberadaan Danantara diharapkan bisa memperkuat investasi nasional, utamanya yang bersifat strategis (long-term strategic investment) yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menuju ekonomi Indonesia yang kuat (strong economy),” jelas dia.
Menurut SBY, kesangsian dan kecemasan sebagian kalangan ini mesti dilihat dari kacamata yang positif. Artinya, mereka tidak ingin Danantara yang bertujuan mulia ini gagal dan tidak mencapai tujuannya. Terhadap suara rakyat seperti itu, lanjutnya, justru mesti membuat para pengelola Danantara tertantang dan mesti pula membuktikan bahwa kecemasan rakyat itu tak akan terjadi.
Kuncinya, Danantara harus benar-benar memiliki “good governance,” “expertise” (kecakapan) para pengelola Danantara, “economic & business judgement” yang tepat dan pruden, akuntabilitas dan transparansi, kepatuhan pada pranata hukum dan ada progres yang positif dari waktu ke waktu.
“Pengelolaan Danantara juga mesti bebas dari konflik kepentingan, “politics free” dan kemajuannya secara berkala diinformasikan kepada masyarakat,” kata SBY. (nov)
