BRIEF.ID – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah menjaga supremasi sipil di negeri ini. Penegasan itu disampaikan Kepala Negara merespons pertanyaan jajaran anggota Gerakan Nurani Bangsa (GNB) terkait isu darurat militer.
“Isu darurat militer adalah salah satu poin yang kami sampaikan. Supremasi sipil harus ditegakkan dan Bapak Presiden berkali-kali menyatakan komitmennya untuk menegakkan supremasi sipil,” kata anggota GNB yang juga mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, usai pertemuan GNB dengan Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/9/2025) malam.
Para tokoh GNB yang diterima Prabowo di Istana Merdeka, terdiri atas Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Romo Franz Magnis-Suseno SJ, Prof M Quraish Shihab, KH Ahmad Mustofa Bisri, Mgr Ignatius Kardinal Suharyo, Omi Komariah Nurcholish Madjid, Prof Dr Amin Abdullah, Bhikkhu Pannyavaro Mahathera, Alissa Q Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Rohima Supelli, Pendeta Jacky Manuputty, Pendeta Gomar Gultom, Romo A Setyo Wibowo SJ, Erry Riyana Hardjapamekas, Eri Seda, Laode Moh Syarif, Makarim Wibisono, Komaruddin Hidayat, dan Slamet Rahardjo.
Lukman secara khusus mengajak masyarakat untuk melihat langsung komitmen dan janji Prabowo untuk terus menjaga supremasi sipil.
“Kita lihat saja ke depan seperti apa. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan, yang beliau janjikan itu terealisasikan dalam tataran implementasi,” katanya.
Terkait supremasi sipil, kata dia, GNB juga turut menyoroti keterlibatan militer di berbagai ruang sipil. GNB menyampaikan kepada Prabowo, bahwa TNI harus ditempatkan sebagai tentara yang profesional yang artinya prajurit-prajurit TNI jangan dibebani dan disibukkan dengan tugas-tugas di luar tugas pokok dan fungsi.
“Untuk menjadikan prajurit profesional, dia harus fokus. Kita ingin TNI betul-betul kuat pada diri bangsa ini. Maka, jangan lagi kemudian disibukkan dengan hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan peran dan tugas pokoknya. Jadi, itu hakikatnya adalah manifestasi dari supremasi sipil,” ujar dia.
Pada kesempatan itu, para tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa juga meminta Prabowo segera membentuk komisi untuk reformasi Polri dan membentuk komisi investigasi yang secara independen menyelidiki rangkaian kerusuhan pada Agustus 2025.
Prabowo, jelas Lukman dan anggota GNB lainnya, telah menyetujui usulan pembentukan komisi untuk reformasi Polri dan komisi investigasi independen yang akan menyelidiki rangkaian kerusuhan yang disebut GNB sebagai “Prahara Agustus.” (Nov)
