BRIEF.ID – Belajar dari kasus unjuk rasa masyarakat terhadap Bupati Pati Sudewo yang berujung ricuh, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda meminta kepada pejabat publik untuk memperbaiki komunikasi kepada masyarakat terutama soal isu sensitif.
“Menurut pandangan saya, memang pada akhirnya pejabat publik dituntut untuk mampu banyak menahan diri terkait dengan hal-hal yang sangat sensitif terhadap rakyat. Kasus di Pati ini adalah hikmah dan pelajaran bagi kita bersama untuk melihat bagaimana hubungan antara kepala daerah dan rakyat sesungguhnya tidak boleh berjarak,” ujar Rifqinizamy, seperti dikutip dari Antara, Kamis (14/8).
Rifqinizamy menilai unjuk rasa masyarakat Pati adalah bentuk penyampaian pendapat oleh masyarakat yang tidak bisa menyampaikan aspirasi lewat jalur normal. Terlebih, aksi tersebut dipicu ucapan sang pejabat yang terkesan menantang masyarakat dan anti kritik.
“Aksi-aksi demonstrasi dan seterusnya itu kan adalah luapan dari cara rakyat karena dia tidak bisa menyampaikan melalui institusi-institusi yang normal, kanalisasi pendapat yang normal,” ujarnya.
Ia memahami bahwa rencana kenaikan pajak PBB P2 hingga 250% yang disampaikan oleh Sudewo adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski demikian, hal tersebut menjadi sensitif karena menyangkut hajat hidup masyarakat.
Sehingga, dengan komunikasi publik yang kurang baik berujung unjuk rasa di Pati. Oleh karena itu, Rifqinizamy mendorong pejabat publik untuk mengomunikasikan kondisi keuangan daerah dan kebijakannya secara transparan kepada publik
“Soal komunikasi politik antara pejabat publik dengan masyarakat, apapun kebijakan yang ingin diambil sedapat mungkin pemerintahan, terutama pemerintahan daerah, menggunakan akuntabilitas dan transparansi kinerja kepada rakyatnya,” tuturnya.
Rifqinizamy juga meminta agar APBD dibuka transparan sehingga masyarakat mengetahui angka pendapatan daerahnya dan juga kebutuhan daerah tersebut.
“Kalaupun misalnya kebutuhan-kebutuhan daerah itu belum mampu dibiayai oleh APBD-nya maka sampaikan kepada masyarakat bahwa daerah belum mampu melakukan program-program yang awalnya sudah dicanangkan karena tidak ada uangnya. Nah komunikasi ini menjadi penting untuk kita membangun tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus sensitif terhadap publik serta melibatkan publik,” tambahnya. (lsw)
