BRIEF.ID – Bank Dunia atau World Bank menilai program prioritas pemerintah RI di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berpotensi memicu inflasi tinggi.
Pernyataan itu, disampaikan Ekonom Senior Bank Dunia, Indira Maulani Hapsari, dalam acara Bloomberg Technoz Economic Outlook 2025 di Soehana Hall, Jakarta, dikutip Jumat (21/2/2025).
Menurut dia, program prioritas Presiden Prabowo, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program 3 Juta Rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah, berisiko menimbulkan overheating economy atau pemanasan ekonomi secara berlebihan, yang dapat berujung memicu inflasi tinggi.
Overheating economy adalah situasi ekonomi yang dipaksa tumbuh di luar kapasitasnya, namun pada kecepatan atau tingkat yang tidak berkelanjutan.
Menurut Indira, overheating economy terjadi karena semua program prioritas Prabowo berfokus pada peningkatan permintaan agregat, terutama MBG dan perumahan murah.
“Memang pertumbuhan mungkin akan tercapai, tetapi ada risiko ekonominya overheating, inflasi menjadi tinggi,” ujar Indira.
Indira menyampaikan, pemerintah harus mengukur apakah peningkatan permintaan dari program prioritas tersebut, bisa diimbangi dengan peningkatan pasokan.
Misalnya, apakah Indonesia dalam hal ini pihak-pihak terkait, memiliki kapasitas untuk menyalurkan MBG ke 82,9 juta penerima manfaat.
“Kalau kita bicara MBG, dari sisi penyaluran saja, apa masyarakat atau pihak-pihak yang terkait ini sudah bisa kapasitasnya?” ujar Indira.
Dia menambahkan, pemerintah perlu mengukur pertumbuhan permintaan dapat diimbangi dengan pasokan atau biasa disebut potensi pertumbuhan (potential growth), sehingga perekonomian Indonesia tetap bisa tumbuh secara berkelanjutan.
Sebagai informasi, program ‘quick win’ Presisden Prabowo Subianto, yang telah disahkan dalam APBN 2025 yaitu:
1. Program Makan Bergizi Gratis, mendapat alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun untuk pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, serta peserta didik di seluruh jenjang pendidikan.
2. Program pemeriksaan kesehatan gratis untuk 52,2 juta orang dianggarkan sebesar Rp3,2 triliun dan akan disalurkan melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkeu). Nantinya, pemeriksaan kesehatan gratis tersebut meliputi pemeriksaan tensi, gula darah, hingga rontgen untuk pengecekan penyakit katastropik.
3. Program pembangunan Rumah Sakit (RS) lengkap berkualitas di daerah dengan anggaran Rp1,8 triliun di Kementerian Kesehatan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan RS tipe D menjadi tipe C di daerah serta sarana-prasarana dan alat kesehatannya.
4. Renovasi Sekolah dengan anggaran Rp20 triliun yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag). Ketiga kementerian ini akan berkoordinasi terkait lokasi sekolah yang akan direnovasi.
5. Program sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp2 triliun, yang akan dimanfaatkan oleh ketiga kementerian untuk pembangunan fisik sekolah unggulan di empat wilayah.
6. Program lumbung pangan nasional, daerah, dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80.000 hektar dan cetak sawah baru 150.00 hektar. Anggaran untuk program ini dipatok sebesar Rp15 triliun disalurkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp7,5 triliun dan Kementerian Pertanian (Kementan) Rp7,5 triliun. (Bloomberg Technoz/Jea)
