BRIEF.ID – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur pemerintah termasuk TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan instansi terkait lainnya dalam penanganan banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
“Bapak Presiden, dari pusat semua juga turun, baik TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan lain-lain. Kemudian, untuk anggaran belanja tidak terduga (BTT) yang Bapak Presiden sudah tambahkan, totalnya Rp 268 miliar. Kami sudah cek, Pak. Dalam waktu tiga hari langsung masuk,” ujar Mendagri pada rapat paripurna Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Mendagri mengungkapkan, selain dukungan anggaran pusat, terjadi solidaritas antardaerah yang membantu melalui pemanfaatan sisa anggaran daerah serta pengiriman tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian langsung ke wilayah terdampak paling parah.
“Daerah-daerah lain juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu solidaritas Pak, karena akhir tahun ada yang punya anggaran yang sisa lebih Pak. Itu ada total semuanya, yang kami termonitor, dari kami langsung itu Rp 46 miliar Pak, diberikan langsung,” jelas dia.
Disebutkan, selain dukungan dana, ada Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengirim tenaga medis, obat-obatan, makanan, pakaian, langsung ke kabupaten/kota yang paling terdampak, seperti di Tamiang dan Tapanuli Tengah.
Menurut Mendagri, dalam aspek administrasi kependudukan, pemerintah telah membentuk posko pelayanan dengan 9 tim khusus untuk mempercepat penerbitan kembali dokumen kependudukan seperti KTP dan akta kelahiran secara gratis.
Ia juga mendorong kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan kemudahan dan pembebasan biaya bagi pengurusan dokumen penting lainnya, termasuk sertifikat tanah, ijazah, dan dokumen perbankan.
Terkait kondisi wilayah, Tito juga menyampaikan bahwa pemerintah telah mengidentifikasi sejumlah desa yang harus direlokasi karena tidak lagi aman akibat longsor dan kerusakan lingkungan. Relokasi dilakukan dengan menyiapkan administrasi pemerintahan desa yang baru, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat, demi menjamin keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.
“Ada beberapa desa yang memang harus direlokasi karena tidak aman di situ dan memang sudah habis, Pak. Nah, kami kerja sama dengan bupati di daerah masing-masing untuk kita siapkan administrasi pemerintahan yang baru. Jadi masuk ke desa yang baru. Namanya lama, tapi pemerintahnya baru, Pak,” kata Mendagri. (nov)
