BRIEF.ID – Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan negaranya akan mengakui negara Palestina, menyusul para pemimpin Prancis, Inggris, dan Kanada yang akan melakukan langkah tersebut di Sidang ke-80 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada September mendatang
Dikutip dari Associated Press (AP), pernyataan tersebut menyusul desakan selama berminggu-minggu dari Kabinet Australia, dan dari banyak pihak di negara tersebut untuk mengakui negara Palestina. Kebijakan ini pun diambil di tengah meningkatnya kritik dari para pejabat di pemerintahan Albanese atas penderitaan masyarakat Palestina di Gaza.
Pemerintah Australia juga mengkritik rencana yang diumumkan oleh pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dalam beberapa hari terakhir, untuk melancarkan serangan militer besar-besaran baru di Gaza. Albanese mengatakan kepada wartawan setelah rapat Kabinet pada Senin bahwa keputusan Australia untuk mengakui negara Palestina akan diresmikan di Majelis Umum PBB pada September.
“Pengakuan ini didasarkan pada komitmen yang telah diterima Australia dari Otoritas Palestina. Komitmen ini mencakup tidak adanya peran Hamas dalam pemerintahan Palestina, demiliterisasi Gaza, dan penyelenggaraan pemilu. Solusi dua negara adalah harapan terbaik umat manusia untuk memutus siklus kekerasan di Timur Tengah dan mengakhiri konflik, penderitaan, dan kelaparan di Gaza,” kata Albanese.
Hampir 150 dari 193 anggota PBB telah mengakui negara Palestina, sebagian besar telah mengakuinya beberapa dekade lalu. Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya masih menunda, dengan mengatakan bahwa negara Palestina harus menjadi bagian dari perjanjian akhir yang menyelesaikan konflik Timur Tengah yang telah berlangsung puluhan tahun.
Pengumuman pengakuan sebagian besar bersifat simbolis dan ditolak oleh Israel. Solusi dua negara dinilai akan mewujudkan negara Palestina yang berdampingan dengan Israel di sebagian besar atau seluruh wilayah Tepi Barat yang diduduki, Jalur Gaza yang dilanda perang, dan Yerusalem timur yang dianeksasi, serta wilayah-wilayah yang direbut Israel dalam perang Timur Tengah 1967 yang diinginkan Palestina untuk negara mereka.
Albanese pun menepis anggapan bahwa langkah tersebut semata-mata simbolis. “Ini merupakan kontribusi praktis untuk membangun momentum. Australia tidak bertindak sendiri,” ujarnya.
Sementara itu, negara tetangganya, Selandia Baru, akan mempertimbangkan langkah serupa. Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintahnya akan mempertimbangkan dengan cermat posisinya terhadap masalah di Timur Tengah tersebut. Yaitu terkait pengakuan negara Palestina sebelum membuat keputusan resmi pada September.
“Selandia Baru telah menegaskan sejak lama bahwa pengakuan kami atas negara Palestina adalah masalah waktu, bukan apakah akan ada perubahan,” kata Peters dalam sebuah pernyataannya. (lsw)
