BRIEF.ID – Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penguatan sektor jasa keuangan yang stabil, kredibel, dan semakin kontributif menjadi kunci pendalaman pasar serta menjaga momentum pertumbuhan perekonomian nasional.
Di tengah dinamika global yang terus berkembang, sektor jasa keuangan diharapkan mampu menjadi jangkar stabilitas sekaligus motor pembiayaan produktif bagi penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan. Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 menjadi momentum strategis untuk menyampaikan arah kebijakan dan perkembangan sektor jasa keuangan nasional ke depan.
“Sesuai arahan Bapak Presiden, reformasi sektor keuangan dan pasar modal perlu segera direspons dan diselesaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Integritas pasar modal merupakan jendela kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” ujar Airlangga pada Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Airlangga mengatakan, perekonomian Indonesia tetap berada pada jalur pertumbuhan solid, yang tercermin pada capaian pertumbuhan ekonomi pada akhir 2025 yang menunjukkan ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
“Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV – 2025 mencapai 5,39% dan merupakan yang tertinggi dalam empat kuartal terakhir. Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara, sehingga menjadi momentum untuk menjaga pertumbuhan yang kuat ke depan,” tegas Airlangga.
Selain kondisi makro tetap terjaga, Pemerintah juga terus mengawal reformasi sektor keuangan, khususnya di pasar modal, sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia. Reformasi tersebut mencakup percepatan demutualisasi bursa, peningkatan batas minimum saham beredar (free float) bagi perusahaan tercatat, perluasan ruang investasi bagi dana pensiun dan asuransi, serta penguatan transparansi data kepemilikan saham guna menjaga integritas pasar.
Menurut Airlangga, Pemerintah mendukung pembentukan satuan tugas lintas pemangku kepentingan untuk memastikan pelaksanaan reformasi pasar modal berjalan sesuai target, memperkuat koordinasi dengan para pelaku pasar, serta menyampaikan perkembangan reformasi kepada investor dan lembaga pemeringkat internasional. Langkah ini diharapkan dapat menjaga persepsi positif dan memperkuat kepercayaan terhadap pasar keuangan Indonesia.
Airlangga juga menekankan pentingnya dukungan pembiayaan bagi sektor-sektor padat karya, termasuk industri tekstil, alas kaki, furnitur, dan sektor manufaktur lainnya. Selain itu, Pemerintah terus mendorong mobilisasi pembiayaan untuk berbagai program prioritas nasional, antara lain pengembangan Koperasi Merah Putih, penyaluran kredit program, serta fasilitas pembiayaan perumahan melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Masa depan perekonomian Indonesia sangat ditentukan oleh kekuatan sektor keuangan yang stabil, kredibel, dan kontributif. Dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, dan seluruh pelaku industri, kita optimistis dapat menjaga momentum pertumbuhan, memperkuat kepercayaan pasar, serta menyediakan lapangan kerja yang dibutuhkan oleh masyarakat kita,” kata Airlangga.
Hadir dalam pertemuan itu, di antaranya Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun, Wamenkeu Juda Agung, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti, Pjs Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti. (nov)
