BRIEF.ID – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, menyatakan program ketahanan pangan nasional seharusnya tidak berorientasi proyek, melainkan pemberdayaan industri rumah tangga atau usaha mikro.
Pernyataan itu, disampaikan Dewan Pakar Bidang Ekonomi dan Bisnis TPN Ganjar-Mahfud, Hariyadi BS Sukamdani menyikapi tema Debat Keempat, yang salah satunya mengangkat tema tentang pangan.
Debat Keempat Pilpres 2024 yang akan diikuti tiga Calon Waki Presiden (Cawapres), yakni Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD, mengusung tema Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat, dan Desa.
Hariyadi mengatakan, program ketahanan pangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, tidak akan berorientasi pada proyek besar seperti Food Estate, yang ternyata gagal dan menghabiskan dana triliunan rupiah.
Dia mengatakan, ketahanan pangan bukan hanya pada peningkatan produksi pangan untuk menjaga pasokan lewat proyek besar, tetapi bisa diupayakan lewat pemberdayaan petani dan nelayan, serta usaha mikro dan industri keluarga untuk memproduksi pangan bergizi dan terjangau oleh masyarakat.
“Dari pada menghabiskan anggaran besar untuk proyek seperti Food Estate yang ternyata gagal, lebih baik uang negara digunakan untuk pemberdayaan petani dan nelayan serta usaha mikro atau idustri keluarga untuk ketahanan pangan,” kata Hariyadi.
Dia mencontohkan, industri keluarga atau usaha mikro bisa diarahkan untuk budi daya pangan pengganti padi supaya ada diversifikasi pangan dan mengurangi ketergangtungan pada beras.
Langkah ini dapat melibatkan petani yang diberdayakan untuk tidak hanya menanam bahan pangan, tapi sampai menghasilkan produk jadi atau siap konsumsi lewat usaha mikro atau industri keluarga yang digarap bersama oleh kelompok tani.
Hal yang sama juga dilakukan untuk memproduksi susu yang bukan hanya dari sapi, tetapi juga susu nabati dari kedelai, beras, dan kacang-kacangan.
“Kalau berorientasi proyek, maka programnya adalah impor sapi. Padahal susu sumbernya bukan hanya dari sapi, bisa juga dari sumber protein nabati, yang dapat ditemui di Indonesia,” ungkap Hariyadi.
*Produk Pangan Berkualitas*
Selain itu, kata Hariyadi, ketahanan pangan di sektor perikanan dan peternakan juga dilakukan agar ada kecukupan pasokan juga untuk gizi seimbang bagi masyarakat.
“Ketidakmanpuan masyarakat Indnesia memenuhi gizi itu sebesar 68%. Jadi ketahanan pangan harus digarap maksimal dari hulu sampai hilir, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan tetapi juga nilai gizi,” ujar Hariyadi.
Dia menambahkan, sektor pertanian dan kelautan juga peternakan harus didorong untuk menghasilkan produk pangan berkualitas yang dapat memenuhi gizi masyarakat, dan diproduksi oleh usaha mikro atau industri keluarga.
“Kalau ini bisa berjalan secara keseluruhan, bisa memperkuat ekonomi lokal kita, jadi tidak perlu proyek-proyek yang besar,” tutur Hariyadi.
Seperti diketahui, proyek Food Estate merupakan program strategis nasional di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan. Dengan alasan untuk dijadikan lahan singkong, hutan di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dibabat atas nama proyek Food Estate.
Namun anggaran triliunan rupiah yang dikucurkan dari APBN ternyata hanya menghasilkan deforestasi, di mana hutan menjadi gundul, dan singkong tak bisa tumbuh di lahan hutan yang dibabat.
Kondisi memprihatinkan ini, menjadi sorotan Green Peace, organisasi lingkungan internasional karena hutan produksi yang dibabat dan kerusakan lingkungan menyebabkan bencana banjir yang meluas di wilayah itu.
Pada tahun 2020 -2021 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,5 triliun dari APBN untuk proyek Food Estate. Di tahun 2023, pemerintah menganggarkan Rp108,8 triliun untuk ketahanan pangan, dan proyek Food Estate yang kini menjadi sorotan publik tetap dilanjutkan. (Jeany Aipassa)
No Comments