BRIEF.ID – Performa industri pengolahan Indonesia membaik selama 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, namun pertumbuhan upah minus.
Pernyataan itu, disampaikan Reserach Associate CORE Indonesia, Prof. Dr. Ina Primiana, dalam Diskusi 100 Hari Pemerintahan Prabowo: Telaah Kritis Prospek, Tantangan, dan Peluang Sektor Strategis Tahun 2025, di Jakarta, Selasa (21/1/2025).
Menurut dia, dalam 2 bulan pertama pemerintahan Presiden Prabowo, performa industri manufaktur Indonesia mengalami perbaikan. Hal itu terlihat dari Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur yang mencapai 49,6 pada November 2024, dan 51,2 pada Desember 2024.
Angka tersebut naik dari PMI manufaktur pada Oktober 2024 yang sebesar 49,2. Indeks kepercayaan industri juga terjaga stabil, di kisaran 52,0 hingga 53,0.
Meski demikian, peningkatan industri manufaktur tidak diimbangi dengan pertumbuhan upah di sektor tersebut, yang justru mengalami penurunan atau minus sebesar -0,7%.
Ina menyampaikan, pertumbuhan industri pengolahan yang masih di bawah 20% dan melemahnya kelas menengah menjadi tantangan bagi pemerintahan Presiden Prabowo.
“Ini disebabkan pemerintahan Prabowo telah menetapkan target ambisius untuk pertumbuhan industri pengolahan, yang lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi,” kata Ina.
Pada 2025, pertumbuhan industri pengolahan ditargetkan mencapai 6,9%, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8%, sementara pada 2028 pertumbuhan industri pengolahan ditargetkan mencapai 8,2%, sedangkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8%.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan kontribusi industri pengolahan bagi pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 19,6% pada 2025 dan 22,2% pada 2029.
“Untuk mencapai target ambisius ini, perlu ada program akselerasi industri, yang cukup intensif, terutama pada sektor-sektor potensial yang selama ini memberi kontribusin bagi pertumbuhan ekonomi,” ungkap Ina.
Hal ini, menjadi tantangan berat bagi pemerintahan Presiden Prabowo, karena di satu sisi beberapa industri justru mengalami stagnasi, bahkan ada yang runtuh, seperti industri tekstil Indonesia.
Selain itu, industri pengolahan dalam negeri juga dihadapkan pada serbuan barang impor dengan harga murah, terutama dari Tiongkok, tanpa ada proteksi yang jelas dari pemerintah.
Untuk itu, pemerintahan Prabowo harus fokus pada rantai nilai dari ekosistem, industri prioritas (berbasis SDA, industri dasar, industri berteknologimenengah-tinggi, dan industri padat karya), ketersediaan bahan baku, sumber energi, SDM, infrastruktur teknologi, perbaikan logistik.
Diperlukan juga sinergi antarkementerian dan lembaga terkait sertadunia usaha guna mendorong prertumbuhan industri, memperkuat Industri Kecil Menengah (IKM), serta menetapkan bea masuk dan pajak yang adil untuk memproteksi industri dalam negeri dari gempuran barang impor.
“Riset juga harus terus dilakukan, terutama untuk pengembangan produk yang menjadi keunggulan Indonesia, dan riset produk pesaing untuk kelanjutan hilirisasi,” tutur Ina.
