BRIEF.ID – Sekitar 27,8 % penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan, baik jaminan kesehatan (Jamkes) melalui program pemerintah maupun swasta. Dari penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan, anak balita merupakan kelompok usia yang paling banyak tidak memiliki jaminan kesehatan.
Hal itu tampak dari hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023. Dari data yang dilaporkan, 27,8 % penduduk belum memiliki jaminan kesehatan. Sementara dari penduduk yang sudah memiliki jaminan kesehatan, mayoritas (66,4 %) memiliki jaminan kesehatan yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sisanya mendapatkan jaminan dari jaminan kesehatan daerah, asuransi swasta, atau tempat kerja.
Berdasarkan data kependudukan Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia mencapai 280,73 juta jiwa pada Desember 2023. Jumlah itu bertambah 1,61 juta jiwa dibanding total penduduk pada Juni 2023.
Menurut jenis kelamin, 141,67 juta jiwa (50,47%) penduduk Indonesia berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 139,05 juta jiwa (49,53%) perempuan.
SKI 2023 juga menunjukkan, provinsi dengan persentase penduduk terbanyak yang belum memiliki jaminan kesehatan adalah Papua Pegunungan (55,4%), Papua Tengah (42,7%), Maluku Utara (41,5%), Maluku (39,4%), dan Jambi (37,0%).
Selain itu, persentase penduduk perdesaan yang belum memiliki jaminan kesehatan lebih besar dari penduduk perkotaan. Sebanyak 34,5% penduduk perdesaan belum punya jaminan kesehatan dan 23% penduduk perkotaan belum memiliki jaminan kesehatan.
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan, jaminan kesehatan dibutuhkan untuk memastikan setiap warga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan kesehatan yang diperlukan. Hal ini pula yang mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
Melalui program tersebut, setiap orang bisa mendapatkan jaminan kesehatan serta memastikan akses pelayanan yang adil, bermutu, dan terjangkau. Bagi warga tidak mampu, pemerintah pun memastikan adanya pemberian jaminan kesehatan dengan mendaftarkannya sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI).
”Jika melihat aturan dalam Perpres (Peraturan Presiden) 36 Tahun 2023 (tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024), alokasi PBI di APBN 2024 sebanyak 113 juta peserta. Namun, nyatanya hanya 96 juta. Sebaiknya pemerintah mematuhi kuota tersebut agar lebih banyak warga tidak mampu yang bisa mendapatkan jaminan kesehatan,” kata Timboel di Jakarta, Jumat (14/6/2024).
