BRIEF.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa keselamatan jemaah haji Indonesia menjadi prioritas utama pemerintah di tengah dinamika situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah menjelang musim haji tahun ini.
Pemerintah pun memastikan seluruh persiapan penyelenggaraan ibadah haji berfokus pada perlindungan dan keamanan warga negara Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pesan tersebut disampaikan langsung oleh Presiden dalam berbagai arahan kepada jajaran pemerintah.
“Negara bertanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan keselamatan jemaah. Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji. Itu yang paling penting,” tutur Dahnil dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (11/3).
Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi perkembangan situasi yang dinamis di kawasan Timur Tengah. Apabila kondisi memungkinkan, keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan pada 22 April 2026.
“Petunjuk Presiden, siapkan berbagai skenario. Orientasi utamanya adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan haji nanti bulan April,” katanya
Dahnil menambahkan, pemerintah juga akan membahas berbagai opsi tersebut bersama DPR. Pembahasan mencakup kemungkinan keberangkatan jemaah tetap dilakukan sesuai jadwal atau ditunda apabila situasi keamanan dinilai berisiko.
“Itu nanti kami bicarakan dengan DPR,” ujarnya.
Seperti diketahui, keputusan akhir mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini akan mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk perkembangan situasi keamanan internasional serta masukan dari berbagai pihak.
Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia juga berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terkait perkembangan situasi di kawasan tersebut.
Salah satu saran yang disampaikan adalah kemungkinan imbauan penundaan perjalanan apabila kondisi dinilai belum aman.
Pemerintah menyiapkan setidaknya empat skenario keberangkatan jemaah haji. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah perubahan rute penerbangan guna menghindari wilayah yang berpotensi berisiko.
“Ada rute yang berbeda misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR,” kata Dahnil.
Selain perubahan rute, pemerintah juga mempertimbangkan kemungkinan penundaan keberangkatan seperti yang pernah terjadi pada masa pandemi COVID-19 apabila situasi keamanan tidak memungkinkan.
Menurut Dahnil, faktor biaya bukan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan kebijakan tersebut.
“Presiden secara khusus menekankan bahwa keselamatan jemaah harus menjadi prioritas di atas segala hal,” ujarnya. (ayb)
